image

SM/Maulana M Fahmi Ganjar Pranowo

24 November 2017 | Berita Utama

Defisit Ditutup dengan Silpa dan Dana Cadangan

  • Proyeksi RAPBD 2018

SEMARANG-Anggaran pendapatan dan belanja yang tertuang dalam Rancangan APBD 2018 Jawa Tengah mengalami defisit Rp 580 miliar. Jumlah itu diperoleh dari selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp 24,391 triliun dengan belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 24,971 triliun. Meski begitu, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, defisit tersebut akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan Rp 650 miliar.

Dana itu berasal dari Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Rp 300 miliar dan penerimaan dana cadangan Rp 350 miliar. ”Dari penerimaan pembiayaan daerah itu (Rp 650 miliar), Rp 70 miliar untuk penyertaan modal pemerintah pada BUMD,” kata Gubernur saat membacakan pengantar nota keuangan RAPBD 2018 pada rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Kamis (23/11).

Artinya, masih ada anggaran dari pembiayaan daerah sebesar Rp 580 miliar untuk mencukupi pembiayaan belanja daerah. Dalam kesampatan tersebut Ganjar juga memaparkan target pendapatan daerah Rp 24,391 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 12,995 triliun, dana perimbangan Rp 11,363 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 33,5 miliar.

PAD bersumber dari pajak daerah Rp 10,840 triliun, retribusi Rp 105,28 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 449,09 miliar, dan PAD lain-lain yang sah Rp 1,6 triliun. Sementara belanja daerah senilai Rp 24,971 triliun itu terdiri dari belanja tak langsung Rp 18,341 triliun atau 73,44 persen dari total belanja dan belanja tak langsung Rp 6,63 triliun.

Dalam dokumen penganggaran, disebut ada dua SKPD yang memperoleh anggaran di atas Rp 1 triliun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh Rp 5,721 triliun, dialokasikan untuk belanja tak langsung Rp 3,874 triliun dan belanja langsung Rp 1,847 triliun. Dinas Kesehatan dan tujuh rumah sakit pemerintah menerima Rp 2,234 triliun. ”Untuk urusan kesehatan, fokus kegiatan di antaranya untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin nonkuota (penerima bantuan), bantuan stimulan jamban, deteksi dini penyakit menular, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit menular,” jelasnya.

Atas nota keuangan RAPBD ini, Badan Anggaran dan Fraksi di DPRD Jateng akan menanggapinya pada rapat paripurna Jumat (24/11). ”Pandangan umum fraksi dan Banggar akan disampaikan pada Jumat (24/11),” kata Ketua DPRD Rukma Setyabudi yang memimpin rapat paripurna. Terpisah, Direktur Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Semarang Widi Nugroho mengungkapkan, besarnya defisit menunjukkan perencanaan yang buruk. Dia menjelaskan, penerimaan pembiayaan daerah yang akan digunakan untuk menutup kekurangan sebenarnya belum bisa dipastikan. ”Menurut PP71 Tahun 2010, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan di rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Dalam konteks Jawa Tengah, sepengetahuan saya yang dominan adalah penerimaan pinjaman. Dan hal itu belum bisa dipastikan berapa jumlah yang akan diterima,” katanya.

Begitu pula soal besaran silpa. Sebab jumlahnya baru bisa diketahui pada akhir anggaran tahun ini nanti. Selain itu, penggunaan semua dana cadangan untuk menutup defisit juga berisiko. Sebab, dana cadangan biasanya juga digunakan untuk sesuatu yang mendesak, misalnya bila terjadi bencana alam. Bila habis digunakan, maka apabila terjadi sesuatu, pemerintah justru bakal kesulitan.( H81-67)

Berita Lainnya