image

SM/dok

19 November 2017 | Bincang-bincang

Triyono Lukmantoro: Penyelesaian Konflik via Dialog yang Baik

Belakangan muncul kecenderungan pembelahan dalam kehidupan bersama. Kesadaran kebangsaan seolah-olah undur, jauh dari semangat Sumpah Pemuda. Bagaimana mesti mengembangkan resolusi konflik untuk mencegah disintegrasi? Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka Gunawan Budi Susanto dengan pengkaji media dan budaya Triyono Lukmantoro.

Apa penilaian Anda soal kecenderungan pembelahan di masyarakat saat ini, yang misalnya jika bukan pendukung Jokowi dianggap pro-Prabowo?

Saya ingin komentar dulu soal isu pribumi yang dikemukakan Anies Baswedan. Ucapan itu bukan pernyataan terpeleset. Namun sengaja dibuat untuk menyenangkan para pendukung. Sebab, pernyataan itu tertera jelas dalam teks yang dibaca Anies.

Tak masuk akal seseorang menulis pernyataan yang sedemikian rapi dirancang, lantas dianggap keterpelesetan lidah belaka. Soal keterbelahan masyarakat tak lepas dari kontestasi politik pada pemilihan presiden 2014.

Saat itu, kelompokkelompok masyarakat mendukung secara fanatis. Saya tak bisa mengemukakan pendapat berimbang. Saya tak mungkin objektif. Saya harus menunjukkan sikap secara politis. Ketika perebutan jabatan politik itu berlangsung, setiap pihak menyosokkan (profiling) calon yang didukung dengan berbagai hal positif.

Jokowi, misalnya, dianggap figur merakyat, rendah hati, dan sukses membenahi daerah yang dipimpin. Prabowo ditampilkan sebagai sosok berwibawa, tegas, dan menjadi ”macan Asia”. Sebaliknya, calon yang tak didukung dinamai dan dicitrakan buruk.

Jokowi dideskripsikan sebagai ”pemimpin boneka” dan dari kelompok minoritas (Kristen dan Tionghoa), yang dianggap tak layak memimpin Indonesia. Sebaliknya, Prabowo dihadirkan sebagai pemimpin culas, terlibat penculikan pada reformasi 1997-1998, dan didukung kelompok fundamentalis.

Kenapa pandangan hitamputih macam itu muncul?

Kita terbiasa dengan cara berpikir strukturalistik, sehingga pola oposisi biner tak terhindarkan, seperti baik-buruk, benarsalah, pemberani-pengecut, pribumi- nonpribumi. Corak pemikiran itu memperlihatkan dikotomi hitam-putih. Sebenarnya wajar. Yang tak baik ketika falsafah machiavellianisme menyelinap.

Itulah corak berpikir yang tak sekadar melihat oposisi duaan, tetapi lebih dari itu berkehendak menghancurkan yang lain. Pihak yang merasa berkedudukan dan menggenggam nilai kebaikan berhasrat menghancurkan secara tuntas pihak yang dianggap musuh dengan segenap kejahatannya.

Kenapa bersamaan dengan itu mengental kembali sikap rasis, rasialis?

Itulah politik ingatan yang tak pernah mampu diatasi. Itu pula yang dikerahkan Anies Baswedan dalam menggulirkan pokok persoalan kepribumian. Itulah gejala awal populisme kanan (right populism). Kemungkinan secara sekilas menjadi retorika politik belaka. Namun kalau dibiarkan, populisme itu bakal merebak secara cepat.

Populisme adalah cara berpikir model kerakyatan yang menantang semua bentuk elitisme yang dinilai gagal. Populisme mengambil bentuk paling lazim dalam wujud retorika nativisme yang menganggap dan memosisikan siapa saja yang dianggap pribumi telah tersingkir.

Siapa saja yang dianggap pendatang, nonpribumi, lantas dijadikan target permusuhan. Sekilas populisme merakyat. Namun jika dilihat lebih dalam, populisme bersifat eksklusif karena mempraktikkan penyingkiran pada siapa saja yang dianggap bukan pribumi atau pihak asing yang harus dihancurkan.

Kenapa mengemuka pula pandangan sempit dan formalistis dalam penghayatan keberagamaan di ruang publik?

Dalam perspektif sosiologi agama, religi di satu sisi mampu menyatukan. Di sisi lain juga menghancurkan. Terlebih lagi jika klaim kebenaran dikerahkan, agama jadi kedok untuk mengenyahkan pihak lain. Agama jadi basis legitimasi untuk menolak eksistensi pihak lain yang dicap sesat.

Kenapa kecenderungan itu menguat di dunia perpolitikan, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di DKI Jakarta?

Dalam pilkada DKI Jakarta, kepentingan ekonomi politik dan politik identitas berpadu. Ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa dikalahkan dengan aneka program rasional, pengerahan politik primordial pun dijalankan.

Di situlah politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terjadi secara sistematis. Terlebih lagi Ahok berada dalam identitas sebagai minoritas, Kristen dan Tionghoa. Bukankah itu pula yang direkatkan pada Jokowi dalam pilpres 2014?

Bagaimana kemungkinan gejala itu pada pilkada serentak yang bakal berlangsung?

Saya tak terlalu yakin retorika ala populisme kanan dan pengerahan isu SARA bakal terjadi pada pemilihan gubernur di Jawa Tengah, misalnya. Di provinsi ini, politisasi dengan memanfaatkan tema semacam itu tak terlalu laku. Nasionalisme cukup kuat di wilayah ini. Kecuali, jika ada kandidat yang memiliki identitas politik sebagai bagian dari kelompok minoritas.

Serangan lain yang dapat dimunculkan adalah pengerahan isu ”tidak bersih diri” dan ”tidak bersih lingkungan”. Itulah pelabelan pada calon yang dianggap anak, kerabat, atau apa saja yang berdekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bagaimana kita mesti menyikapi gejala itu?

Harus kita hadapi secara rasional. Politik apa pun, dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah, tak lebih dari permainan. Seharusnya dalam permainan, kita merayakan kegembiraan. Namun yang terjadi sebaliknya, kita jadi bermusuhan. Dan, permusuhan itu dibuat tak kunjung usai.

Apa antisipasi kita?

Kita selayaknya memahami dalam setiap pertarungan politik pasti ada yang menang dan kalah. Pemenang selayaknya diberi kesempatan bekerja sebaikbaiknya.

Namun jika pemenang meraih dengan praktik kotor, misalnya mengembuskan secara sistematis isu SARA, pendukung kandidat yang kalah pun akan terus bersikap kritis dan nyinyir. Itu pula yang terjadi pada Anies sekarang. Dia dianggap punya ”kesalahan awal” yang tak mungkin dihilangkan dan dilupakan.

Siapa paling bertanggung jawab mencegah perpecahan yang bisa mengarah ke disintegrasi? Apa pula yang mesti dilakukan?

Tentu kalangan pemimpin partai politik. Merekalah yang memiliki akses paling besar dalam mengelola kekuasaan. Mereka pula yang punya otoritas menempatkan orang ke jabatan publik. Mereka juga kuasa membuat berbagai aturan politik. Jadi kalau terjadi perpecahan serius di masyarakat, mereka yang paling bertanggung jawab.

Berikutnya tokoh agama dan masyarakat. Seharusnya mereka mampu berperan sebagai pengontrol dan penyeimbang bagi kekuasaan orang politik. Namun yang terjadi justru berkebalikan.

Bagaimana merekatkan kembali keindonesiaan bersendi keberbedaan dan keragaman?

Seharusnya praktik politik sekarang ini pluralisme kultural, yakni menghargai semua entitas kultural. Keunikan dan keberlainan dibiarkan bertumbuh dengan baik. Toleransi menjadi bahasa yang masuk akal. Jika dirumuskan secara simbolis, A + B + C = A+ B + C. Artinya, entitas budaya A, B, dan C dibiarkan tetap ada dengan prinsip saling menghormati.

Di sisi lain, kita telah gagal mempraktikkan politik amalgamasi. Rumusannya A+ B + C = D. Jadi entitas kultural A, B, dan C berpadu untuk membuat budaya D yang baru. Itu lazim dinamakan melting pot. Jadi selama ini untuk menciptakan harmoni, yang dijalankan praktik asimilasi. Bila dirumuskan A+ B + C = A.

Dalam konteks ini, A adalah kelompok budaya, baik etnisitas maupun religiositas yang dominan. Entitas budaya B dan C yang berstatus minoritas dipaksa menerima dan menyesuaikan dengan kepentingan kelompok mayoritas. Yang terjadi, relasi kuasa kelompok dominan mencaplok kaum subordinat.

Resolusi konflik macam apa yang mesti kita kembangkan?

Penyelesaian konflik hanya bisa terjadi jika ada dialog yang baik, bukan sekadar basa-basi. Ada prasyarat harus dipenuhi, yakni kesetaraan dan ketulusan. Siapa pun dalam konflik harus diperlakukan secara egaliter, tanpa memedulikan status. Ketulusan hanya bisa diwujudkan jika yang terlibat konflik jujur. Dua syarat itu tampaknya sederhana, tetapi sulit diwujudkan.(44)

Berita Lainnya