image
22 Oktober 2017 | Berita Utama

Analisis Berita

Bukan Pribumi Satir tapi Ekonomi yang Getir

  • Oleh A Zaini Bisri

EFEKpidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata luar biasa. Pidato di Balai Kota Jakarta setelah pelantikan pada Senin, 16 Oktober 2017 itu langsung menjadi trending topic di Twitter dua hari kemudian. Pidatonya yang menyebut lema ‘’pribumi’’ itu disambut warganet dengan tagar#SayaPribumi.

Empat hari kemudian, seorang ibu produsen pakaian jadi di Pekalongan memasarkan produk baru di Facebook. Produk itu berupa t-shirt hitam dengan tulisan ‘’Gue Pribumi, Generasi Zaman Now’’. Bahasa yang gado-gado ini mungkin maksudnya biar gaul, karena sasaran pemasarannya anakanak muda.

Di sisi lain, Anies langsung dilaporkan ke polisi. Tidak tanggung- tanggung, sampai Jumat, 20 Oktober 2017, sudah ada dua pihak yang melaporkannya ke Bareskrim Polri. Pertama, Banteng Muda Indonesia (BMI) dan kedua dari LSM Federasi Indonesia Tirtayasa Bersatu.

Serentak para pembela Anies tampil. Pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyatakan tidak ada yang salah dengan istilah ‘’pribumi’’ yang diungkapkan Anies. Pihak ACTA bahkan menyatakan akan mengerahkan ratusan anggota untuk membela Anies.

Publik tampak antusias membahas istilah ‘’pribumi’’ dalam berbagai tinjauan, mulai dari sudut pandang semantik dan linguistik hingga perspektif historis. Tentu saja, seperti halnya isu-isu lain, seluruh perbincangan itu akhirnya terbelah ke dalam dua kubu: pro dan kontra terhadap Anies. Inilah yang membuat bahasan semantik dan historis saja kehilangan konteks.

Masalahnya, kata ‘’pribumi’’ juga pernah diucapkan Megawati Soekarnoputri serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ada organisasi pengusaha bernama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi).

Pemerintahan Joko Widodo melalui Wapres Jusuf Kalla pernah menghadiri acara Hippi pada 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 1994 menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai hari internasional bagi rakyat pribumi.

Artinya, Instruksi Presiden (Inpres) BJ Habibie Nomor 26 Tahun 1998 secara nyata sudah diabaikan. Inpres ini melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam perumusan, perencanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa memuat sanksi hukum, inpres ini dibuat untuk mencegah perbedaan perlakuan serta kedudukan kemasyarakatan dan pemerintahan bagi pribumi dan nonpribumi.

Kebijakan Menteri Susi

Namun, kebijakan pemihakan (affirmative policy) pada pribumi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Menteri Susi jelas-jelas melawan inpres tersebut. Diberitakan, pada 18 Januari 2017, Susi mengeluarkan kebijakan afirmatif berupa program pembangunan konglomerasi pribumi di bidang kelautan dan perikanan. Alasannya, selama ini pengusaha pribumi tertinggal jauh dari pengusaha nonpribumi.

Menurut Susi, program keberpihakan itu didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Dominasi korporasi besar nonpribumi dinilainya telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi (rasio Gini) hingga 0,41 persen. ‘’Bukan kami menganggap nonpribumi bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Namun, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,’’ katanya.

Untuk itu, Denny JA mengusulkan, publik Indonesia harus berani membahas ekonomipolitik pribumi secara dingin, rasional, dan ilmiah, agar sensivitas kata ‘’pribumi’’ dapat dituntaskan. Hal ini, katanya, lebih baik daripada masalah tersebut terus dipendam. Memilih tidak membicarakan ekonomi-politik kaum pribumi demi sopan santun politik, sementara ada kegelisahan yang riil di bawah permukaan, itu bukan pilihan cerdas.

Jadi, mulailah tinggalkan pembahasan soal pribumi dan nonpribumi secara satir, sementara kegetiran ekonomi dan politik pribumi dibiarkan membesar menjadi bom waktu dan ketimpangan ekonomi bagaikan api dalam sekam. Keberanian Susi harus dibaca sebagai keprihatinan sekaligus antisipasi seorang pengambil kebijakan terhadap ancaman besar bangsa ini pada masa depan.(50)

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI