image

Foto: Istimewa

08 Desember 2017 | 08:48 WIB | Nasional

Hasil Pengukuran IPK Nasional 2017 Tunjukkan Penurunan

JAKARTA, suaramerdeka.com -Secara keseluruhan, hasil pengukuran IPK Nasional Tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan nasional sebesar 1,39 poin yakni dari 57,46 pada tahun 2016 menjadi 56,07 di tahun 2017. IPK nasional tahun 2017 sebesar 56,07 tersebut juga masih di bawah target sebesar 57. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2016-2017.

Setelah diukur dengan perspektif baru, hasil pembangunan ketenagakerjaan yang direpresentasikan dengan hasil IPK 2017 menunjukkan pencapaian sebagian besar provinsi masih jauh dari target dan standar Sustainable Development Goals (SDGs). Menanggapi ini, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, penyebab utamanya adalah belum dijadikannya SDGs sebagai salah satu fokus pembangunan di daerah sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Penyebab lain turunnya IPK 2017 adalah tidak disusunnya perencanaan tenaga kerja di sejumlah provinsi, sehingga indeks indikator utamanya turun. Kondisi pengawas ketenagakerjaan yang belum optimal dan efektif pasca pelimpahan funsional pengawas ketenagakerjaan ke Pemprov juga berpengaruh negatif terhadap kondisi pengawasan ketenagakerjaan dan kondisi hubungan industrial di daerah. "Akibatnya indeks kondisi lingkungan kerja dan indeks hubungan industrial juga mengalami penurunan, " katanya.

IPK 2017 terbaik berdasarkan kategori urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi, terbaik pertama adalah Sulawesi Selatan dengan indeks 61,95, terbaik kedua Jawa Tengah (58,58) dan terbaik ketiga Sumatera Selatan (58,46). 

Sementara urusan ketenagakerjaan kategori sedang, terbaik pertama diraih DKI Jakarta (66,11), diikuti terbaik kedua DI Yogyakarta (63,76) dan terbaik ketiga Bali (63,48). Urusan ketenagakerjaan kategori kecil yakni terbaik pertama provinsi Jambi (60,42), disusul terbaik kedua Bangka Belitung (58,83) dan terbaik ketiga Sulawesi Tengah (58,55).

Penghargaan peraih indikator utama terbaik IPK tahun 2017 secara berurutan adalah provinsi Jawa Timur (perencanaan tenaga kerja terbaik), DI Yogyakarta (penduduk dan tenaga kerja terbaik), DKI Jakarta (kesempatan kerja terbaik), DIY  (pelatihan dan kompetensi kerja terbaik), Papua (produktivitas tenaga kerja terbaik), Bali (hubungan industrial terbaik), Kalimantan Selatan (kondisi lingkungan kerja terbaik), DKI Jakarta (pengupahan dan kesejahteraan pekerja terbaik) dan (jaminan sosial ternaga kerja terbaik).

(Wahyu Atmadji /SMNetwork /CN26 )