image

Foto: Istimewa

08 Desember 2017 | 07:48 WIB | Nasional

Kemnaker Raih Penghargaan Ombudsman

JAKARTA, suaramerdeka.com –Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapat penilaian Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia atas 10 produk layanan administrasi yang bagus kepada masyarakat. “Saya sebagai Irjen mewakili Menteri Ketenagakerjaan menerima penghargaan itu dari Ombudsman,” kata Irjen Kemnaker, Sunarno, di Jakarta, Kamis.

Sunarno menjelaska  ada 10 jenis pelayanan Kemnaker yang dinilai Ombudsman. Antara lain Pelayanan Satu Atap, pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA). Ia mengatakan, Kemnaker juga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2017  karena melampaui target. “Tahun 2016 kami juga mendapat penghargaan yang sama dari Menteri Keuangan,” kata Sunarno.  

Tahun ini di Kemnaker telah terbentuk 12 Pelayanan Satu Atap Penempatan (PSAT) Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) di 12 lokasi. Hal ini sebagai upaya mempermudah dan mempercepat layanan perizinan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno mengatakan, PLSA TKLN tersebar di Kabupaten Kupang, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenagggara Timur (NTT), Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, di mana keempatnya di Provinsi NTB. LaluTulungagung, Cilacap, Kendal, Jawa Tengah dan Pati.

Pada 2016, PSA itu telah dibentuk di Gianyar (Bali), Sumba Barat Daya (NTT), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Entikong (Provinsi Bangka Belitung) Surabaya (Jatim) dan Mataram (NTB). Menurut Soes adanya PSA-TKLN ini diharapkan  mempermudah, mempercepat, ?dan menekan ongkos pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selama ini, untuk mengurus izin tersebut TKI memanfaatkan jasa calo sehingga pada ujungnya merugikan TKI.

"Dalam PSA ini, ada petugas terkait yang melayani urusan TKI secara terpadu dari Kemnaker, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota karena pengurusan izin berkaitan dengan KTP, Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Pemda, SKPD dan lain-lain," kata Soes.

(Wahyu Atmadji /SMNetwork /CN26 )