image

CENDERAMATA: Ketua DPRD Setyo Sukarno didampingi Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo (kedua dan kesatu dari kanan), menerima cenderamata dari Ketua Pansus Leonardus yang didampingi Wakil Ketua DPRD Bangkeyang, Yoshua (kedua dan kesatu dari kiri). (suaramerdeka.com / Bambang Purnomo)

08 Desember 2017 | 05:48 WIB | Solo Metro

DPRD Bengkayang Kalbar Kaji Perda Desa ke Wonogiri

WONOGIRI, suaramerdeka.com- Tim Pansus II DPRD Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (7/12), mengadakan studi banding ke DPRD Wonogiri, untuk melakukan kajian pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan keuangan dan aset desa.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Yoshua, bersama Ketua Pansus II, Leonardus. ''Kami tertarik ke sini, karena DPRD Wonogiri telah membuat Perda tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. ''Rencananya, kami juga akan membuat Perda semacam melalui inisiatif Dewan,'' jelas Yoshua.

Kedatangan rombongan yang menyertakan para pejabat ekskutif Kabupaten Bengkayang tersebut, diterima secara resmi Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, didampingi Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo. Ikut hadir pula para pimpinan dari dinas terkait, yakni Mustaqim dan Vita dari Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Landung dari Bagian Hukum Pemkab Wonogiri dan Slamet dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Wonogiri, serta Kabag Hukum DPRD Wonogiri, Sutopo.

Dia menyatakan, Kabupaten Bengkayang termasuk kabupaten baru hasil pemekaran. Memiliki luas 5.300 Kilometer persegi. Terdiri atas 17 kecamatan, 122 desa dan 2 kelurahan, serta 50 dusun dan 1.017 RT. Dengan jumlah penduduk 286 ribu jiwa, DPRD Bengkayang memiliki 30 kursi. Jumlah APBD-nya sebanyak Rp 1 Triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 50 Miliar.

Di sisi lain, Kabag Hukum DPRD Wonogiri, Sutopo, menyatakan, Perda tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, terlanjur dibuat, sebelum Permendagri Nomor: 1 Tahun 2016 itu dikeluarkan. DPRD Wonogiri, membuat dua Perda secara pilah, yakni Perda tentang pengelolaan keuangan desa, dan Perda tentang aset desa, dengan menyertakan muatan kebijakan lokal. Yang kemudian, dua Perda itu ditindaklanjuti dengan pembuatan Perbup.

(Bambang Purnomo /SMNetwork /CN26 )