image

SAMPAIKAN MATERI: Kepala Kesbangpol Nurtaqwa Setyabudi menyampaikan materi dalam Rakor Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen Bersama Stakeholder di Hotel Candisari, Kamis (7/12). (SM/Supriyanto)

08 Desember 2017 | 03:35 WIB | Pilkada Serentak

Hadapi Pilgub, Pengawas Pemilu Samakan Persepsi

KEBUMEN, suaramerdeka.com- Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder di Hotel Candisari, Kamis (7/12). Rakor diikuti oleh pihak terkait meliputi pimpinan OPD, Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Pengawas Kecamatan.

Rakor yang dibuka oleh Ketua Pengawas Pemilu Maesaroh itu menghadirkan narasumber Kepala Kesbangpol Nurtaqwa Setyabudi, Kapolres AKP Titi Hastuti yang diwakili oleh Kapolsek Karanganyar AKP Mawakhir. Sedangkan narasumber dari Kejaksaan Negeri urung hadir dalam acara itu.

Dalam kesempatan itu, Maesaroh menyampaikan bahwa rakor tersebut digelar sebagai pemantapan Pengawas Pemilu Kabupaten maupun Kecamatan dalam melaksanakan tugas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018.

Diundangnya para pimpinan OPD guna menyamakan persepsi agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi. Begitu dengan PPK dan Pengawas Kecamatan agar terjadi persamaan persepsi sehingga mereka menyadari memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

"Dengan adanya Rakor ini, diharapkan masing-masing pihak dapat mengambil peran dalam mensukseskan Pilgub Jateg," ujar Maesaroh kepada Suara Merdeka di sela-sela acara.

Sementara itu, Nurtaqwa Setyabudi mengingatkan agar penyelanggara Pemilu agar tidak pecah kongsi. Sebab jika itu terjadi akan muncul persoalan baru yang bisa dimanfaatkan oleh peserta Pemilu.    

"Meskipun berbeda tupoksi, penyelanggara Pemilu harus tetap solid mengawal proses Pemilu," ujar mendorong untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Potensi Konflik

Sementara itu, AKP Mawakhir mengungkapkan bahwa setiap tahapan pemilu memiliki potensi konflik tersendiri. Apalagi pada Pilgub Jateng potensi konflik cukup besar. Salah satunya, karena momentum tersebut berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).

Dalam menghadapi hal itu, kata dia, aparat kepolisian melakukan berbagai upaya, yakni memetakan permasalahan yang timbul. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya dengan penyelenggara pemilu.

"Yang tak kalah pentingnya adalah penguasaan regulasi dalam hal ini  Undang-undang Pemilu," ujar AKP Mawakhir.

Di era digital saat ini, aparat kepolisian juga tidak hanya melakukan patroli di dunia nyata, tetapi juga melakukan patroli cyber. Pasalnya, gangguang keamanan dalam Pilgub bisa saja muncul dari media sosial.

"Untuk meningkatkan kemampuan mengamankan Pilgub, nantinya kepolisian akan melakukan gladi," tandasnya.

(Supriyanto /SMNetwork /CN34 )