image

Foto: Istimewa

06 Desember 2017 | 09:51 WIB | Pilkada Serentak

Ada Delapan Perilaku PNS yang Menjurus ke Arah Tidak Netral

  • Jelang Pilkada Serentak 2018

JAKARTA, suaramerdeka.com- Setidaknya ada delapan perilaku PNS/ASN yang menjurus kepada sikap tidak netral menjelang pilkada serentak 2018. Seperti diungkapkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi, bukan mustahil ada PNS/ASN yang terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan sebagainya.

"Ada juga PNS/ASN yang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub/ Pilwagub), Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup/Pilwabup), atau Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota (Pilwakot/Pilwawakot).  Sebut saja Sekda Jawa Barat, Sekda Sulawesi Tenggara, Sekda Bantaeng, Sekda Ciamis, dan lain-lain," kata dia.

Perilaku lain, PNS/ASN ikut serta dalam deklarasi paslon dengan memakai atribut atau menyanyikan yel-yel paslon terkait. PNS/ASN juga ada yang memposting di akun media sosialnya berupa comment, like, atau bahkan imbauan. Belum lagi yang foto bersama dengan mengikuti simbol  yang digunakan paslon.

"Ada juga PNS yang merupakan suami/ istri bakal paslon ikut dalam kegiatan deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk berpihak ke bakal paslon tersebut. Pejabat pemda juga ada yang memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi paslon, dan  ada ASN yang hadir atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai atau ulang tahun partai politik," tuturnya.

Tindakan-tindakan tersebut dinilai mengarah pada kegiatan politik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan. Namun, Sofian  Effendi menegaskan, selama belum ada penetapan  calon dan masa kampanye, tindakan dan perilaku ASN tersebut belum dapat dikategorikan melanggar pasal 4 angka 15 PP No. 53/2010.

"Namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik perilaku sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan i. Sebagaimana  diatur dalam pasal 15 PP No. 42/2004, oknum PNS tersebut dapat dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik," kata dia.

Namun demikian, lanjut Guru Besar Administrasi Negara UGM ini, kalau sikap dna perilaku ASN dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon, baik sebelum, sedang dan setelah kampanye, maka dikategorikan melanggar ketentuan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksinya, hukuman disiplin sedang hingga berat,” tegasnya.

Ketua KASN menambahkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan jajarannya pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017, ada juga oknum pegawai ASN yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang melakuan pelanggaran netralitas. Dalam hal ini, pegawai ASN dim,aksud memberikan dukungan moril kepada paslon peserta Pilkada, ajakan serta imbauan  untuk mendukung salah satu pasangan calon.

(Andika Primasiwi /SMNetwork /CN26 )