image

Foto: Istimewa

06 Desember 2017 | 09:06 WIB | Pilkada Serentak

Jelang Pilkada, KASN Mulai Petakan Sejumlah Masalah Terkait Sikap PNS

JAKARTA, suaramerdeka.com –Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai memetakan sejumlah permasalahan terkait sikap, tindakan serta perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Masalah yang dihadapi di antaranya yang mengarah pelanggaran netralitas. Setidaknya ada dua pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pegawai ASN, yakni pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin.

Untuk itu, Ketua KASN Sofian Effendi mengajak pimpinan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakuka pengawasan kepada PNS/ASN di lingkungan instansi yang dipimpinnya untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai aktivitas politik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

"Pimpinan instansi pemerintah dimaksud meliputi para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural (LNS), Gubernur, Bupati serta Walikota yang merupakan Pejabat Pembinan Kepegawaian," kata dia.

Ajakan yang merupakan penegasan tersebut disampaikan melalui surat bertajuk  Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak No. B-29900/KASN/11/2017. Surat tersebut  ditembuskan kepada Presiden RI, Mendagri, Menteri PANRB, Ketua Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila terdapat oknum PNS/ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar,  kode etik dan kode perilaku, agar diberlakukan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan pemerintah (PP) No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.  Sementara untuk oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 12 angka 8 dan 9 pasal 13 angka 13 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS."

(Andika Primasiwi /SMNetwork /CN26 )