image

PEKERJA RENTAN: Siru (65), pedagang makanan dari Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, mendorong becak berisi perlengkapan berdagang usai berjualan makanan di Lapangan Jetayu. (suaramerdeka.com/Isnawati)

02 Desember 2017 | 17:43 WIB | Liputan Khusus

GN Lingkaran, Merajut Harapan Pekerja Rentan

MENDUNGmenggelayut di langit Kota Pekalongan, Rabu (29/11). Sugiharso (28) tampak berbincang santai dengan Duryono (39) di pelataran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, sembari memperbaiki jaring penangkap udang. Cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir, memaksa kedua nelayan itu menepi sejenak.

Sugiharso, nelayan asal Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan itu sudah beberapa hari tidak melaut karena cuaca buruk. Bagi nelayan, cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan angin kencang menjadi sangat berisiko, terlebih nelayan yang menggunakan perahu kecil ukuran 3 gross ton seperti Sugiharso karena bisa mengakibatkan kapal tergulung ombak.

Karena itu, Sugiharso memilih menyandarkan kapalnya, Sumber Rezeki di tepi TPI Kota Pekalongan. “Untuk nelayan kapal kecil seperti saya ini harus jaga-jaga. Kalau cuaca nggak bagus, saya nggak berangkat. Daripada mempertaruhkan keselamatan. Berangkatnya nanti kalau cuaca sudah membaik,” kata Agus.

Jika cuaca normal, dalam sekali melaut ia bisa melelang 14 kilogram udang. Setelah dipotong biaya pembelian solar dan makan, ia bisa membawa pulang Rp 600.000,-. Sementara itu, selama cuaca buruk berlangsung, Sugiharso hanya menganggur. Akibatnya, tidak ada
pemasukan untuk keluarga. “Untuk menghidupi keluarga, terpaksa gali lubang tutup lubang,” sambungnya.

Berjarak sekitar 4,5 kilometer dari TPI Kota Pekalongan, Abdul Karim (65) tengah menunggu penumpang di Stasiun Pekalongan. Begitu melihat penumpang keluar dari Stasiun Pekalongan, buru-buru didekatinya. “Becak, mbak,” kata Abdul Karim, menawarkan jasanya. Namun, penumpang kereta api itu lebih memilih ojek online.

Abdul Karim mengatakan, kehidupan tukang becak serba tidak menentu. Dalam sehari, kadang ia bisa mengangkut penumpang tiga kali dengan ongkos Rp 20.000 sekali narik. Namun sejak beroperasinya ojek online, membuat kehidupan yang dijalaninya kian berat. Pendapatannya turun drastis. Bahkan, dalam sehari kadang ia tidak mengangkut penumpang.

“Sekarang sepi. Kemarin saya narik mulai jam empat sore sampai jam lima pagi, tapi tidak dapat penumpang,” terangnya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia terpaksa mencari hutangan.

Sugiharso dan Abdul Karim merupakan potret pekerja informal yang masuk kategori pekerja rentan. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan memiliki risiko pekerjaan yang tinggi.

Selain keduanya, ada pula Siru (65), ibu tujuh anak dari Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, ia berjualan makanan.

Setiap pagi, mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, Siru berjualan di kawasan Lapangan Jetayu. Jeda sejenak, sore hari mulai pukul 16.00 WIB, Siru kembali berjualan makanan di Jalan Kusuma Bangsa hingga pukul 20.00 WIB.

Pendapatan suaminya sebagai tukang becak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga ia pun turun tangan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. “Tukang becak pendapatannya tidak pasti. Kadang pulang bawa uang, kadang kosong. Kalau saya tidak ikut kerja, keluarga saya nggak makan,” kata Siru.

Seperti halnya pekerja formal, pekerja informal seperti Sugiharso, Abdul Karim dan Siru juga berhak mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diamanahkan Undang undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat 3 menegaskan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia dan  bermartabat.

Namun, hingga saat ini masih banyak pekerja informal yang belum mendapat perlindungan jaminan sosial. Berdasarkan data Badan
Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, jumlah pekerja informal yang terdaftar per Oktober 2017 baru 12.951 orang. Sementara peserta aktif dari sektor formal sebanyak 61.224 tenaga kerja dari 2.514 perusahaan. Jumlah pekerja informal tersebut mencakup pekerja informal di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.

Di Kota Pekalongan saja, jumlah pekerja sektor informal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan tercatat 54.646 orang dari jumlah penduduk yang bekerja 143.376 orang. Hal ini memperlihatkan jumlah pekerja sektor informal yang terlindungi jaminan sosial di lingkup BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan masih sangat kecil.

Harapan bagi Pekerja 

Munculnya Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan, menerbitkan harapan bagi pekerja rentan seperti Sugiharso, Abdul Karim dan Siru. Mereka mulai merajut harapan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui GN Lingkaran.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati menjelaskan, GN Lingkaran merupakan program yang dibangun untuk sarana bagi masyarakat atau perusahaan yang ingin menyumbangkan donasi dan membayarkan iuran tenaga kerja mandiri tidak mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Tenaga kerja punya hak perlindungan untuk mendapatkan jaminan sosial. Tapi ada sebagian pekerja yang tidak bisa membayar iuran. Sehingga perlu mengetuk, menggerakkan dan menggugah hati para donatur untuk mengcover mereka yang bekerja sendiri dan tidak mampu menyisihkan penghasilan untuk membayar iuran,” terangnya.

Namun spirit filantropi dalam GN Lingkaran ini, belum mampu menggerakkan perusahaan-perusahaan besar untuk menggandeng pekerja
rentan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Menurut Septi, sejak GN Lingkaran digulirkan, hingga saat ini baru satu yang tercatat menjadi donatur bagi pekerja rentan di wilayah operasionalnya. Yakni Bank Jateng. Bank Jateng memberikan donasi bagi
1.250 pekerja rentan yang disalurkan dalam dua periode.

Periode pertama tahun 2016 sebanyak 750 pekerja rentan yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan
Kabupaten Pemalang. Donasi kepesertaan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp 16.800,- dengan jangka waktu tiga bulan. Ada pun periode kedua yang dimulai pada Juli 2017, Bank Jateng memberikan donasi kepada 500 pekerja rentan di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan untuk jangka waktu enam bulan.

Penerima donasi dalam program GN Lingkaran tersebut mencakup tukang ojek konvensional, tukang parkir, nelayan yang tidak tercover Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pedagang kaki lima (PKL) di pasar.

Sejumlah penerima donasi GN Lingkaran mengaku senang bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Salah satunya Suwarno (60). Tukang ojek konvensional yang tinggal di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan itu mengatakan, pekerjaan yang dijalani memiliki risiko tinggi. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, ia bisa bekerja dengan tenang.

“Tentunya kami tidak mengharapkan kecelakaan. Tapi yang namanya kerja di jalan, kita tidak tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” kata Suwarno.

Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan pembayaran iuran melalui GN Lingkaran. Sebab, pendapatannya sebagai tukang ojek
tidak menentu. Dalam sehari, kadang bisa membawa penumpang dua hingga tiga orang dengan ongkos antara Rp 10.000,- hingga Rp 30.000,-. Namun tak jarang, dalam sehari tidak mengangkut penumpang sama sekali.

Seperti hari itu. Saat ditemui di pangkalan ojek di Jalan Wuruk Pekalongan, Kamis (30/11), sekitar pukul 22.30 WIB, Suwarno mengaku belum membawa penumpang satu pun. “Sekarang susah mendapatkan penumpang karena banyak yang milih ojek online,” keluhnya.

Biasanya, Suwarno menunggu hingga dini hari untuk mendapatkan penumpang. “Bus dari Jakarta biasanya menurunkan penumpang di sini
dini hari sekitar pukul 01.00 WIB,” sambungnya. Menjelang subuh, Suwarno baru pulang.

Suwarno sebenarnya sehari-hari berprofesi sebagai tukang kayu. Namun karena jasanya tidak setiap hari diperlukan, sementara ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ia pun mencari sumber pendapatan yang lain. “Kalau ada panggilan (tukang kayu) ya kerja. Kalau nggak, ya nganggur. Biasanya kerja seminggu libur dua bulan. Makanya kalau malam saya ngojek,” tambahnya.

Senada disampaikan Sulaiman (50), tukang ojek yang berasal dari Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Menurutnya, bantuan melalui GN Lingkaran sangat  membantu tukang ojek untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

“Dengan adanya ojek online, sekarang sangat sulit mendapatkan penumpang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, pendapatan kami
pas-pasan. Apalagi untuk membayar iuran program jaminan sosial. Jadi adanya program ini sangat membantu kami,” kata dia.

Setiap pagi, Sulaiman membuka bengkel di rumahnya. Namun, pendapatan dari bengkel dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Sehingga pada malam hari ia mencari tambahan rezeki dengan ngojek. “Sehari kerja di bengkel nggak cukup untuk memenuhi
kebutuhan. Kalau nggak nyambi-nyambi nggak cukup,” tambahnya.

Jaminan Sosial 

Perjalanan GN Lingkaran dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan menghadapi kendala. Sehingga sampai saat ini baru ada satu perusahaan yang menjadi donatur bagi pekerja rentan di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

Septi mengatakan, kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan turut mempengaruhi capaian GN Lingkaran.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, hingga Oktober 2017, dari jumlah perusahaan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tercatat ada 190 perusahaan yang menunggak pembayaran iuran dengan total Rp 10,7 miliar.

Karena itu, pihaknya terus bergerilya ke perusahaan-perusahaan. “Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran para pegusaha atau pun pemilik kegiatan usaha untuk taat membayar iuran. Harapannya, setelah itu bisa menyisihkan pendapatannya untuk menjadi donatur bagi pekerja rentan. Kalau urusan yang wajib sudah dipenuhi, maka yang ‘sunnah’ (menjadi donatur) akan mengikuti,” harapnya.

Dengan semakin banyak perusahaan yang menjadi donatur dalam GN Lingkaran, harapannya akan semakin banyak pekerja informal yang
terlindungi. Sehingga perlindungan yang diberikan akan menjangkau seluruh pekerja informal, terutama pekerja rentan.

Selain itu, ia juga berharap dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Pemda diharapkan mengalokasikan anggaran penerima bantuan iuran (PBI) untuk pekerja informal kategori rentan. Terkait hal ini, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan telah mengalokasikan anggaran cukup besar bagi pekerja informal.

Di antaranya untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sejumlah 2.600 orang, dengan anggaran sebesar Rp 500.000,- 
per bulan. Selain itu, guru madrasah diniyah (madin) dan guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) sejumlah 1.900 orang, sebesar Rp 150.000,- perbulan.

Menurut dia, Pemkot Pekalongan juga memberikan santunan kematian sebesar Rp 1 juta. “Setiap tahun Pemkot Pekalongan mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk santunan kematian. Sampai saat ini sudah Rp 500 juta yang disalurkan,” terangnya.
 

 

 

 

 

 

 

(Isnawati /SMNetwork /CN40 )