image

Petugas menunjukan barang bukti pupuk cair ilegal yang beredar luas di Pantura, Jawa Tengah. (Foto suaramerdeka.com/Apit Yulianto)

21 November 2017 | 12:12 WIB | Semarang Metro

Gudang Pupuk Cair Ilegal Digrebeg, Omzet Capai Rp 100 juta

SEMARANG, suaramerdeka.com- Aparat Dit Reskrimsus Polda Jateng mengungkap pembuatan dan penjualan pupuk cair dan bubuk yang tanpa disertai ijin atau ilegal. Hebatnya, gundang yang bernama CV Randu Aji itu dalam satu bulan beromzet mencapai Rp 100 juta.

Gudang tersebut berada di Dusun Kuwu RT02 RW01 Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Petugas juga telah menetapkan pemilik cv, Alfan Junaidi (42) sebagai tersangka atas kasus tersebut.

"Tersangka sudah kita periksa, namun tidak dilakukan penahanan," jelas Kasubdit 1 Indagsi, Dit Reskrisus Polda Jateng, AKBP Egy Andrian Suez saat gelar perkara di kantornya, Selasa (21/11).

Dia menjelaskan, modus tersangka adalah membuat dan mengedarkan pupuk cair dalam kemasan dan diberi berbagai macam merek. Namun, produk tersebut tidak melalui berbagai macam tahapan yang sudah ditetapkan di peraturan.

"Jadi meskipun merek dan kemasannya berbeda, tapi isinya ini sama semua. Bahannya untuk yang cair, fermentasi tumbuhan dan tetes tebu, sedangkan bubuk itu garam inggris," tandasnya.

Karena tidak melalui uji coba, lanjut Egy, standar mutu pupuk cair ini dipertanyakan. Jika sudah begitu, akan sanngat merugikan konsumennya dan dampaknya akan berbahaya bagi lingkungan sekitar.

"Tersangka sudah memulai usahanya ini sejak 2010 lalu, pemasarannya di sekitar Pantura, kalau keuntungannya mencapai Rp 20 juta per bulan," tegasnya.

Petugas menyita ribuan botol pupuk cair siap edar, berikut bahan-bahan, botol untuk mengemas, alat pres, dan berbagai barang bukti lainnya.

Akibat perbuatannya, tersangka bakal dikenakan pasal 60 ayat 1 huruf f UU RI no 12, tahun 1992 tetang sistem budidaya tanaman, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Selain itu dikenakan pasal 62 ayat 1 UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda mencapai Rp 2 miliar.

 

(Apit Yulianto /SMNetwork /CN19 )