image

Foto: suaramerdeka.com / dok

10 Februari 2018 | 07:20 WIB | Suara Pantura

Dengan E- Kelurahan, Pemohon Tak Perlu ke Kantor Kecamatan

TEGAL, suaramerdeka.com- Pemerintah Kota Tegal dalam waktu dekat akan memiliki sistem aplikasi elektronik kelurahan (e-Kelurahan). Aplikasi tersebut akan semakin mempermudah dalam pelayanan Pemerintah khususnya pelayanan di Kecamatan dan kelurahan, dimana pemohon tidak lagi mengurus surat keterangan sampai ke kantor kecamatan cukup hanya samapai kantor kelurahan saja.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, Khaerul Huda, saat melakukan pemaparan pada Plt. Wali Kota Tegal, M. Nursholeh di ruang kerja Wakil Wali Kota, Kamis (8/2). Dalam pemaparan tersebut disampaikan meskipun aplikasi ini akan mempermudah pemohon namun sama sekali tidak memangkas apa yang menjadi kewenangan ketua RT dan ketua RW.

"Aplikasi ini memudahkan pemohon surat keterangan, yang setelah mendapatkan tanda tangan RT dan RW pemohon hanya datang ke kantor Kelurahan. Setelah itu, aplikasi ini kemudian yang menghubungkan dengan pihak kecamatan untuk ditandatangani. Tandatangan yang digunakan dalam aplikasi ini adalah tandatangan elektronik yang bisa ditandatangani oleh lurah maupun camat di mana pun berada selama tersambung dengan jaringan internet," papar Khaerul.

Jadi, menurut Khaerul, tidak harus Lurah atau camat berada di kantor, bisa saja saat berada di luar kantor, mereka menandatangani surat tersebut. Untuk awal aplikasi ini, pihaknya hanya memasukan pengurusan enam permohonan surat keterangan ke dalam aplikasi ini.

Keabsahan

Berdasarkan survey, ada enam surat yang paling banyak diminta oleh warga yakni, surat pengantar SKCK, Surat pengantar Bawah Nikah, Surat pengantar Izin Hajatan, Surat pengantar Domisili Usaha, Surat keterangan Usaha dan Surat Keteranagan Tidak mampu. Keenam surat tersebut yang bisa dioperasionalkan dengan aplikasi E-Kelurahan.

Adapun mengenai keabsahan tanda tangan elektronik ini, Khaerul sudah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, dan untuk digunakan tanda tangan elektronik tersebut harus mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi elektronik. Tak berhenti sampai disitu nantinya sebagai paying hukum tanda tangan lektronik tersbeut juga dibutuhkan Surat Keputusan atau peraturan Wali Kota.

Agar surat dengan tandatangan elektronik terebut dapat diterima di semua instansi, sebelum aplikasi ini diluncurkan , Diskominfo akan mengundang instasi lain untuk mengadakan sosialisasi, baik itu kepolisian, perbankan, kantor pajak dan Departemen Agama.

Plt Wali Kota mengapresiasi dengan pemanfaaatan teknologi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebut ini merupakan inovasi yang sangat bagus. Namun Nursholeh berpesan jangan sampai teknologi yang digunakan akan menyusahkan baik pemohon atau operator kelurahan. Ia berharap aplikasi ini bisa lebih mendorong kemajuan kota Tegal sesuai dengan harapan bersama.

(Andika Primasiwi /SMNetwork /CN26 )