image

Foto: Istimewa

10 Februari 2018 | 04:24 WIB | Nasional

Petani Kelapa Sawit Gugat PP Penghimpunan Dana Perkebunan

JAKARTA, suaramerdeka.com- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan Uji Materi (Permohonan Keberatan) terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Pasalnya, PP ini memberikan ruang terhadap penyalahgunaan dana untuk subsidi biodiesel dan bukan untuk mendukung pengembangan petani sawit Indonesia yang tertinggal jauh dalam hal SDM, pendanaan, dan teknologi.

Ketua Dewan Pembina Assosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Arief Poyuono mengatakan, pada tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul Rp 6,64 triliun, pada 2016 naik menjadi Rp 11,7 triliun. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun dana perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 18,34 triliun. "Itu angka yang fantastis. Terlebih pada tahun 2017, dana perkebunan kelapa sawit ditarget mencapai angka Rp 9,6 triliun," ujar Arief.

Dari fakta itu, menurut dia, Rp 18,34 triliun dana perkebunan kelapa sawit (2015-2016), penyalurannya tidak optimal, bermasalah, dan tidak proporsional. "89 persen dana perkebunan kelapa sawit yang berhasil dihimpun pada praktiknya digunakan untuk tujuan bahan bakar nabati (biofuel) melalui subsidi biodiesel," ungkap Arief.

Sisanya hanya 11 persen, dibagi ke beberapa bagian. Dari pembagian yang tidak proporsional tersebut (89 persen), ternyata hanya diterima dan dinikmati 19 perusahaan besar. Dikatakan, kebijakan tentang dana sawit merupakan bukti ketidakpedulian pemerintah pada kesejahteraan petani sawit dengan mempertahankan PP No. 24/2015 tersebut bertahun-tahun.

“Data membuktikan keberlakuan pasal tersebut telah merugikan petani sawit. Para petani seharusnya mendapatkan program  sesuai dengan aturan perundangan yang ada, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan," ujar waketum DPP Gerindra ini.

Undang Undang telah mengamanatkan pengembangan perkebunan dalam lima hal: sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana. Tuntutannya, menyatakan Pasal 9 ayat (2) maupun keseluruhan PP 24/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.

Menyatakan secara hukum bahwa segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan yang mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2) maupun keseluruhan PP 24/2015 adalah tidak sah dan tidak berlaku umum. "Majelis Hakim Mahkamah Agung segera menerima dan mengabulkan permohonan Serikat Petani Keapa Sawit atas Uji Materi Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan – selanjutnya disebut PP 24/2015," tutur Arief.

(A Adib /SMNetwork /CN26 )