image

SERAP ASPIRASI: Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto berdialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi. (suaramerdeka.com / Hanung Soekendro)

09 Februari 2018 | 05:24 WIB | Parlemen Zaman Now

DPRD Jateng Segera Batalkan Ratusan Perda

SEMARANG, suaramerdeka.com- DPRD Jawa Tengah segera membatalkan sejumlah perda yang menjadi produknya. Ditotal dengan pembatalan perda produk DPRD kabupaten/kota di Jateng, jumlahnya mencapai ratusan.

Alasan pembatalan adalah tidak relevan dengan aturan di atasnya, tak mendukung iklim investasi, serta adanya pembatalan perda yang dilakukan oleh mendagri Tjahjo Kumolo pada tahun lalu. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mengatakan perda itu sudah tak berlaku dan DPRD memiliki kewajiban untuk membatalkannya  “Karena sudah tak berlaku, kami memiliki kewajiban untuk membatalkannya,” kata Yudi, Kamis (8/2).

Untuk pembatalanya melalui mekanisme rapat paripurna anggota DPRD. Namun Politikus Partai Gerindra ini tak menyebut detil jumlah dan perda tentang apa saja yang akan dibatalkan.

Jika melihat usulan pembatalan Perda dari Pemprov Jateng ke Kemendagri pada tahun lalu, ada tiga perda produk DPRD Jateng. Ketiganya, Perda Nomor 1/2012 tentang jembatan Timbang, Perda 16/2002 tentang Pelelangan Ikan yang dinilai tidak sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satu Perda lagi tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

Tiga perda itu menjadi satu dengan usulan pembatalan 166 perda produk DPRD kabupaten/kota. Dari 166 itu, usulannya 58 perda dibatakan sebagian, 62 dibatalkan mutlak dan 46 perda tanpa diberi keterangan pembatalan.

Setelah perda tersebut dibatalkan, lanjut Yudi, perlu dibuat payung hukum baru. Sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terbagi menjadi empat tahap. Fasilitasi, evaluasi, konsultasi dan pemberian nomor register. Namun setelah dijabarkan, prosesnya cukup panjang.

Diawali penyusunan konsep oleh SKPD teknis, sosialisasi dengan mengundang stakeholder dan pakar, menyusun naskah akademis, dan disampaikan pada Biro Hukum. Draf dibahas lagi pasal demi pasal dengan mengundang pakar.

Draf kemudian disampaikan pada DPRD melalui rapat paripurna. Usulan kemudian dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang lebih dulu ditanggapi fraksi, tanggapan gubernur dan baru dibentuk Pansus atau diserahkan pada Komisi yang membidangi. Saat pembahasan, pansus akan melakukan kunjungan kerja untuk studi banding. Selanjutnya melakukan konsultasi pada Kemendagri atau Kementerian terkait. Setelahnya baru diparipurnakan dan ditetapkan oleh legislatif.

(Hanung Soekendro /SMNetwork /CN26 )