image

Foto: suaramerdeka.com / dok

04 Januari 2018 | 08:03 WIB | Nasional

Subsidi Pertanian Tidak Tepat Sasaran dan Kacaukan Mekanisme Pasar

JAKARTA, suaramerdeka.com- Pemerintah dianggap belum mampu memastikan ketersediaan pangan dan memastikan harga pangan terjangkau di Tanah Air. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus merevisi kebijakan pangan yang tidak tepat. Salah satunya adalah subsidi pertanian.

Indonesia sudah mengeluarkan anggaran senilai Rp 52,2 triliun untuk subsidi pertanian. Jumlah ini merupakan 2,5 persen dari total nilai APBN. Berdasarkan penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), subsidi dengan nilai fantastis ini juga dinilai tidak efektif oleh petani.

Misalnya saja subsidi pupuk. Pada kenyataannya, subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75 sampai dua hektare. Padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adaah para petani miskin. Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen.

Petani, jangan hanya dilihat sebagai produsen, tapi juga harus dilihat sebagai konsumen. Keberadaan bahan pangan yang terjangkau juga bermanfaat bagi petani. Sebanyak 2/3 petani tergolong per net food consumers karena mereka membeli makanan lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri.

"Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21% petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Selain itu, hal ini juga membebani anggaran negara sehingga berpotensi membebani masyarakat dalam bentuk pajak. Terkadang, dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan overproduksi yang mengakibatkan kejatuhan harga, sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri," jelasnya.

Subsidi pemerintah bagi pertanian lokal (domestic support-DS) sangat berkaitan dengan cadangan pangan masyarakat (public stockholding programmes-PSP) dan mekanisme perlindungan produk lokal terhadap lonjakan volume impor (special safeguard mechanism-SSM).

DS, PSP, dan SSM saling terkait dan memiliki pro-kontra-nya masing-masing. DS dalam jumlah besar (disebut juga dengan kategori amber box di WTO) ditentang oleh China, India dan sejumlah negara di Afrika, Karibia serta Pasifik karena dianggap mendistorsi perdagangan. Sebaliknya DS didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang sudah sejak lama memberikan subsidi pertanian bagi para produsen lokalnya.

(Andika Primasiwi /SMNetwork /CN26 )