image

Foto: Wikipedia

24 Oktober 2017 | 16:25 WIB | Kronik

Pemerintahan Van Der Capellen yang Tak Memuaskan

  • Indonesia di Masa Kolonial (5)

Pada masa kepemimpinan Van Der Capellen yang memerintah sejak tahun 1819 hingga 1826, nampaknya Van Der Capellen cenderung bersikap konservatif karena adanya pengalaman kegagalan sebelumnya.

Van Der Capellen pun ketika didapuk sebagai gubernur jenderal menungkapkan gagasan-gagasannya mengenai bagaimana liberalisme berlangsung, hingga iapun menyatakan dirinya sendiri sebagai orang yang anti liberal. Ia menyatakan,

“Kalau saya harus berasumsi, bahwa di Belanda Liberalisme dimengerti sebagai perlindungan terhadap pemilik tanah Eropa dengan merugikan penduduk asli, dan bahwa kepentingan penduduk asli sama sekali diabaikan untuk memberikan kesempatan kepada segelintir spekulator dan avounturir untuk berhasil dalam rancangan mereka, maka saya harus menyatakan diri sebagai seorang yang sangat anti-Liberal”(Vlekke, H.M. Bernard, 2010: 309)

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika perdagangan swasta nampak seperti ancaman (para pedagang Eropa dan Cina ditekan). Priangan pun ditutup untuk perdagangan swasta. Sistem sewa tanah lalu dilarang pada 1823. Penyewaan tanah kepada orang luar –seperti yang telah dijelaskan sebelumnya- sangat bertentangan dengan tradisi. Mengapa? Karena “orang-orang luar” itu harus dibatasi hanya sebatas perdagangan saja. Kegiatan produksi harus ditangani oleh orang-orang pribumi.

Sistem sewa tanah termasuk di dalamnya tenaga kerja atau orang-orang yang justru menyalahgunakan tanah milik masyarakat  menyebabkan kemiskinan yang diderita masyarakat setempat. Sistem sewa tanah yang diberlakukan divorstenlanden(daerah yang berada di pedalaman, berdekatan dengan pusat kerajaan) seperti menyerang masyarakat itu sendiri dan membahayakan karena kontrak yang terlalu panjang yakni selama dua puluh tahun.

Hal ini akan membebani para pengganti dan menyebabkan keresahan sosial. Inilah yang dikatakan Ricklefs bahwa hingga tahun 1825, perasaan tidak senang semakin meningkat di Jawa karena belum terselesaikannya beberapa persoalan di antaranya orang-orang Eropa yang masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana pada umumnya, lalu korupsi dan persekongkolan yang semakin merajalela. Belum lagi penduduk pedesaan Jawa dan hukum adat yang dipandang rendah dalam lingkungan perkebunan-perkebunan tebu, kopi, nila, dan lada, yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa dan Jawa yang menyewa tanah di Jawa Tengah (Rikclefs, M.C., 2005 : 252)

Pada tahun 1823 seluruh kontrak sewa tanah dihapuskan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan sosial di antara para bangsawan dan para pedagang. Mereka otomatis harus mengembalikan uang yang telah mereka terima dan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab perang Diponegoro. Ya, periode jabatan Van Der Capellen memang dianggap tidak memuaskan oleh pemerintah di Belanda. Utang publik Hindia Belanda meningkat pesat. Produksi tanaman ekspor menyusut. Ia menghabiskan 24 juta gulden selama pemerintahannya.

Akan tetapi pengeluarannya ini tak sebanding dengan harga kopi di pasaran yang jatuh secara tiba-tiba dan mengakibatkan Batavia kehilangan penghasilan besar. Terakhir, Van Der Capellen yang berniat baik justru mengambil langkah-langkah yang menimbulkan perang besar di Jawa (Vlekke, H.M. Bernard, 2010: 319). Selanjutnya pada 1826 Van Der Capellen digantikan dengan Du Bus De Gesignes.

           

 

(Fadhil Nugroho Adi /SMNetwork /CN41 )