10 September 2017 | Bincang-bincang

Adi Sulistiyono:

Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK Tinggi

  • Oleh Evie Kusnindya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berselisih dengan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Wakil rakyat menganggap KPK melanggar wewenang dan otoritas saat menyidik dan menyelidiki tersangka korupsi. DPR membuat Pansus Angket KPK, bersamaan saat KPK menangani kasus korupsi KTP elektronik. Banyak anggota DPR disebut terlibat kasus itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut perbincangan dengan guru besar bidang hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH.

Anda mengenai perseteruan antara DPR dan KPK?

Ada hal yang harus digarisbawahi sejak awal dalam persoalan perseteruan antara DPR dan KPK yang dimulai sejak ada hak angket. Langkah DPR yang notabene wakil rakyat sebenarnya merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Hak angket yang ditempuh DPR sangat mungkin bertujuan melemahkan KPK. Dengan mengulik-ulik kesalahan KPK dalam bertugas, DPR ingin menjerat KPK sehingga yang terjadi kelak sebagai alasan logika agar fungsi dan kekuatan KPK bisa dikebiri. Arahnya sangat jelas ke sana.

Karena itu, dalam konteks ini, kaitan dengan penggunaan hak angket, DPR tidak boleh lupa mereka adalah wakil rakyat. Jadi seharusnya hak itu mereka gunakan untuk kepentingan rakyat. Ketika seperti sekarang ini, apakah DPR menggunakan hak angket demi rakyat yang diwakili atau untuk diri sendiri? Jika melihat arahnya kan mereka ingin menyerang balik dan melemahkan KPK agar tak bisa menyerang lagi dalam perkara megakorupsi KTPitu. Jika dicermati, mereka mengarahkan agar ke depan penuntutan hanya dilakukan kejaksaan. Sebab, jika hanya kejaksaan dan kepolisian yang menangani penuntutan perkara korupsi tidak akan menyentuh elite DPR. Mereka aman karena kedua institusi itu tergantung pada DPR.

Seharusnya rakyat mempertanyakan sebenarnya siapa yang diwakili DPR ketika menggunakan hak angket. Atau jika tidak, anggota DPR yang menggunakan hak angket harus lebih dulu bertanya pada konstituen yang memilih: apakah mereka ingin diwakili dalam menggunakan hak angket untuk menyerang KPK?

Saya kok yakin, rakyat tidak akan ingin menyerang KPK. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki komitmen kuat dan mengapresiasi kinerja dan kredibilitas KPK, meski di internal KPK ada beberapa dinamika.

Karena tanpa KPK, tidak pernah ada kalangan elite yang ditahan dalam persoalan korupsi. Baru setelah ada KPK, elite yang korupsi bisa tersentuh hukum. Saya sangat khawatir jika upaya DPR melalui Pansus Hak Angket berhasil melemahkan KPK, korupsi akan merajalela dan meningkat sangat tajam.

Apa upaya untuk menguatkan KPK?

Jika ingin menjadikan KPK sebagai lembaga berintegritas, harus ada politik hukum Presiden. Mau tak mau Presiden harus campur tangan. Politik hukum Presiden harus memihak KPK sebagai aset bangsa yang dicintai dan didukung rakyat. Peran Presiden sangat penting dan dominan dalam friksi antara KPK dan DPR. Semangat yang harus diemban adalah KPK merupakan lembaga negara yang harus diapresiasi dan diproteksi. KPK adalah kebanggaan masyarakat Indonesia. Kinerja lembaga mana yang didukung mayoritas masyarakat selain KPK?

Ke depan semestinya dalam kasus KPK versus DPR, perlu ada kewibawaan Presiden. Memang sebagai eksekutif, Presiden tidak bisa intervensi ke DPR atau KPK dalam persoalan itu. Namun Presiden yang didukung kekuatan partai bisa melakukan lobi lobi dengan partai pendukung hak angket. Dalam aktivitas kenegaraan di republik ini tidak mungkin sama sekali steril dari lobi tingkat tinggi.

Investor tidak akan datang jika korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Investor asing mengapresiasi kinerja KPK karena mereka meyakini investasi akan aman selama kinerja KPK baik.

Bagaimana dengan ancaman KPK yang akan memidanakan Pansus Hak Angket karena menganggap menghalang- halangi penyelidikan tindak pidana korupsi KTP elektronik?

Pansus Hak Angket bisa dipidanakan jika memenuhi unsur Pasal 21 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Sudah ada preseden, KPK sudah menetapkan seorang tersangka yang dianggap menghalangi penuntasan penyelidikan perkara korupsi megaproyek itu. Jika benar KPK menempuh upayaobstruction of justice,itu akan menjadi sangat menarik karena sudah ada preseden. Sudah ada yang dijadikan tersangka karena memenuhi unsur menghalangi proses penegakan hukum. Itu akan membuat lembaga lain pikir-pikir mengkriminalisasi KPK. Selama ini kriminalisasi terhadap KPK sangat beragam datang dari berbagai pihak. Mulai Agus dipanggil sebagai ketua lembaga negara sebelum menjadi KPK.

Setiap orang yang menghalang- halangi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa diancam pidana dengan ancaman hukuman tiga tahun sampai 12 tahun penjara. Hak angkat kelak dalam konteks menghalangi penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa masuk skenario Pasal 21 dan KPK akan ada pakar hukum yang menganalisis apakah langkah yang diambil Pansus Hak Angket termasuk menghalangi atau tidak. Sebelumnya ada gelar perkara, kelak akan didiskusikan untuk memastikan hak angket itu murni atau menghambat penyidikan korupsi KTP elektronik.

Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi untuk memperkuat KPK?

Masyarakat perlu menggalang gerakan komunitas antikorupsi masayarakat dan perguruan tinggi untuk mendukung kewibawaan KPK. Perguruan tinggi dan komunitas antikorupsi memelopori gerakan masyarakat untuk membela KPK. Itu yang harus dilakukan supaya KPK kuat. Langkah nyata, misalnya, judisial review Undang-Undang Hak Angket, kemudian perguruan tinggi melalui dukungan tanda tangan pendukung atau petisi atau tulisan pakar dari perguruan tinggi di media massa yang berpihak pada KPK.

KPK bisa menganalisasi ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih sangat tinggi. Dalam media, banyak tulisan dan opini mendukung KPK. Kewibawaan KPK harus dijaga. Jangan sampai ada intervensi politik yang memengaruhi kinerja KPK.(44)