13 Oktober 2017 | Ekonomi - Bisniss

Pemerintah Kaji Skema Jaminan Sosial Baru

WASHINGTON- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, skema jaminan sosial baru berupa Universal Basic Income (UBI) yang akan diberikan kepada penduduk kurang mampu secara merata, masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

”Kita masih perlu mendiskusikan ini dengan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan- Red) dan Menperin (Menteri Perindustrian-Red) untuk menyikapi fenomena ini,” kata Sri Mulyani di sela-sela mengikuti Pertemuan Tahunan IMF-WB 2017 di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (12/10).

Sri Mulyani menjelaskan, skema pemberian subsidi uang tunai kepada penduduk kurang mampu itu merupakan isu baru yang sedang dibahas di tingkat global. Subsidi uang tunai itu diharapkan bisa membantu masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan rendah untuk mengejar ketertinggalan. Program itu hampir serupa dengan kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dan menekan tingkat kemiskinan. ”Ini terkait dengan social safety net secara umum, cash transfer itu dilakukan supaya mereka punya kemampuan. Persoalannya adalah desain, dan kita perlu untuk meningkatkan kapasitas untuk mendesain ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menkeu, pertimbangan lainnya dari penerapan UBI adalah karena penggunaan teknologi di masa mendatang diperkirakan bisa menggantikan peran manusia dengan skill rendah, sehingga menimbulkan masalah penciptaan lapangan kerja. ”Kalau robot ini menghancurkan kesempatan kerja, maka apakah perlu diperkenalkan UBI. Ini adalah pemikiran relatif baru. Kita akan lihat, karena kita punya populasi besar dengan mayoritas demografi muda,” ujarnya.

Mengatasi Kemiskinan

Sebelumnya, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menerbitkan publikasi ”Fiscal Monitor” yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang memadai dapat berperan besar dalam mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan. Kebijakan fiskal tersebut antara lain dengan menerapkan tarif pajak yang progresif, menerapkan pemberian subsidi uang tunai berupa Universal Basic Income atau UBI secara merata kepada penduduk kurang mampu, serta memanfaatkan pajak untuk investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Khusus mengenai UBI, IMF mengingatkan bahwa skema fiskal ini tidak bisa diterapkan untuk negara dengan kapasitas pajak yang masih rendah dan negara tersebut membutuhkan pajak untuk investasi dalam bidang pendidikan serta kesehatan. Meski penerapan UBI m a s i h d a l a m k a j i a n , Sri Mulyani memastikan dua rekomendasi IMF mengenai pajak progresif dan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan telah dilaksanakan oleh pemerintah. ‘’Pengenaan pajak progresif dengan penerapan tarif pajak tinggi kepada golongan mampu sudah dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan dan fokus pemerintah saat ini adalah mendorong efektivitas kebijakan fiskal tersebut,’’ kata Sri Mulyani.

Adapun investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, lanjut dia, telah ditegaskan melalui penetapan anggaran 20% untuk belanja pendidikan dan 5% untuk belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(sb,ant-55)