13 Oktober 2017 | Semarang Metro

Sengketa Pilkades Kendalasem Berlanjut

DEMAK- Mediasi yang dilakukan Komisi A DPRD Demak, terkait sengketa Pilkades Kendalasem, Kecamatan Wedung, belum menemukan titik temu.

Salah satu calon yang dinyatakan kalah, Mustaufiq akan mengunggat putusan panitia ke PTUN, karena merasa tidak mendapat keadilan. ”Kami minta putusan ditinjau ulang, karena jelas tidak memenuhi rasa keadilan,” kata dia, di sela pertemuan mediasi di ruang pimpinan DPRD yang dipimpin Ketua Komisi A, Sunari.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Panitia Pilkades Kendalasem, Abdurrohim, Asisten I Setda AN wahyudi, Kabag Pemerintahan Edi Suntoro dan Kabag Hukum Ridlodhin. Menurut Mustaufiq, untuk perolehan suara sama atau draw, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Apalagi dalam pilkades hanya terdapat dua TPS. Pada permendagri nomor 112 tahun 2014 yang dipakai jadi pijakan menggambakan perolehan suara di lebih satu TPS. Sementara dua calon ini samasama menang di TPSnya masing- masing,” katanya.

Selain itu permendagri yang dipakai merupakan produk hukum lama, karena telah terbit Permendagri baru yakni Nomor 65 tahun 2017 yang berlaku mulai 5 September 2017. Sementara pelaksanaan pilkades digelar tanggal 1 Oktober. ”Semestinya ketika aturan hukum yang jadi acuan telah diubah, aturan di bawah pun harus disesuaikan,” imbuh Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, Muhammad Rifai yang mendampingi Mustaufiq.

Ketua panitia Pilkades Abdurrohim menyampaikan kronologis perolehan suara, penentuan draw hingga keputusan panitia dalam menetapkan calon kepala desa terpilih. ”Semua proses kami lalui sesuai mekanisme yang ada, termasuk mengkonsultasikan ketika terjadi persoalan,” katanya.

Adapun Asisten I Setda Demak, AN Wahyudi menuturkan, pada saat terjadi perolehan suara sama, ada penawaran agar dilakukan pilkades ulang. Mustaufiq menyetujui usulan itu, tetapi Najmul Falah tidak bersedia. ”Karena itu panitia kemudian berkonsultasi kepada kami, dan kami sampaikan aturan yang dipakai pada Pilkades termasuk juknisnya,” terangnya.

Dipersilakan Menggugat

Pelaksanaan pilkades tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 dan perda Nomor 5 tahun 2015. ”Sejak awal sudah disepakati bahwa Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 menjadi salah satu pijakan dasar Pilkades, jauh sebelum Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang berlaku, pada 5 September lalu,” kata Wahyudi.

Untuk itu apabila memang ada pihak yang merasa berkeberatan terhadap hasil pilkades dipersilakan untuk mengajukan tuntutan. ”Kalau ada yang keberatan dan akan mengajukan gugatan hingga ke PTUN, silakan saja,” ujarnya.

Ketua Komisi A Sunari mengarahkan materi pada masingmasing produk hukum tersebut baik Permendagri No 112/2014 dan Permendagri No 65/2017. Keduanya memiliki kemiripan, terhadap penentuan pemenang pilkades jika terjadi perolehan suara sama. Penentuan adalah dengan melihat suara terbanyak, di TPS di wilayah terluas.(H1-51)