image

SM/dok - Hendardi

13 Oktober 2017 | Berita Utama

Pemanggilan Paksa KPK Tak Relevan

JAKARTA- Desakan DPR agar Polri membantu Pansus Hak Angket melakukan panggilan paksa, termasuk memanggil paksa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tidak relevan. Hal itu disebabkan karena proses yang sedang terjadi di Pansus DPR adalah proses politik.

”Selain itu, hal tersebut merupakan domain hukum administrasi negara atau tata negara, dimana DPR sedang menjalankan fungsi ketatanegaraannya melakukan pengawasan,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam pesan singkatnya, Kamis (12/10). Sementara panggilan paksa hanya dibenarkan dalam konteks meminta pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, lanjutnya, penggunaan panggilan paksa hanya relevan dalam konteks penegakan hukum pidana.

”Maka, wajar kalau Polri memberikan dukungan penangkapan dan panggilan paksa yang dilakukan oleh KPK. Hal itu karena KPK sedang menjalankan proses dalam sistem peradilan pidana,” ujarnya. Dia juga mengatakan, ketentuan dalam Pasal 204 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 adalah cacat materiil. Hal itu karena mengadopsi mekanisme panggilan paksa dalam proses administrasi negara.

”Apalagi, tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana dan dalam situasi seperti apa panggilan paksa bisa dijalankan. Hal ini berbeda dengan mekanisme panggilan paksa dalam konteks peradilan pidana,” tambahnya. Hendardi menegaskan, sebaiknya Polri tidak perlu menjalankan perintah Pasal 204 UU Nomor 17/2014 tersebut.

Apalagi, keabsahan Pansus Angket KPK saat ini masih diproses dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi. ”Karena itu pula, ketidakterlibatan Polri dalam melakukan panggilan paksa, harus diletakkan sebagai penghormatan terhadap proses yudisial yang sedang berlangsung di MK.

Sebab, keterlibatan Polri dalam menjalankan mekanisme panggilan paksa, sebagaima diminta Pansus Angket KPK, hanya akan memperkuat legitimasi pembentukan dan kinerja Pansus Angket,” tandasnya. Menurutnya, baik secara yuridis, politis, dan etis, Pansus Angket tidak memiliki legitimasi kokoh. ”Oleh karena itu, Polri sebaiknya menunggu putusan MK yang sedang menguji keabsahan kerja politik Pansus Angket DPR,” katanya.

Tim Khusus

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk mengkaji upaya pemanggilan paksa atas permintaan DPR dalam penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK. ”Polri berprinsip akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi ini,” kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Polri, menurut dia, antara lain akan mengundang ahli hukum tata negara dan pidana untuk membahas masalah itu. Tito mengatakan bahwa setiap pemanggilan paksa harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang itu tidak mengatur pemanggilan paksa atas permintaan DPR.

”Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi bumerang dan disalahkan banyak pihak,” katanya. Dia menjelaskan pula, KUHAP tidak mengenal pemanggilan paksa oleh DPR. Ketika Tito menjelaskan masalah itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memotong dengan mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) DPR bisa melakukan upaya panggil paksa dengan meminta bantuan Polri

. ”Ini soal pemanggilan paksa. Yang kita sayangkan di undang-undang itu tertera Kepolisian RI. Kalau perintahnya adalah Pamdal, kita tidak minta tolong Polri,” katanya. Politisi Partai Golkar itu meminta Kepala Polri memikirkan secara mendalam masalah itu.

Tito kemudian menerangkan, undang-undang yang dimaksud Bambang tidak menerangkan teknis acara pemanggilan paksanya. Karena itu Polri belum bisa menyampaikan sikap mengenai masalah ini.(H28,ant-67)