image

SM/Antara - Zudan Arif Fakrulloh

13 Oktober 2017 | Berita Utama

Privasi Pelanggan Terancam

  • Pengguna Nomor Prabayar Wajib Registrasi

JAKARTA- Registrasi kartu telepon (SIM Card) disebut mengganggu privasi pelanggan seluler yang ada di Indonesia. Pasalnya, operator dapat mengintip nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat penggunanya. Dalam proses registrasi ini, operator seluler diberi ruang untuk mengakses data penduduk yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Operator dapat memvalidasi data kependudukan yang didaftarkan oleh pelanggan.

Mengenai masalah tersebut, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data privasi milik pelanggan seluler tersebut tidak akan dimanfaatkan operator seluler meskipun operator dapat ‘mengintip’ NIK (Nomor Induk Kependudukan), KK (Kartu Keluarga), nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. ”Tapi operator enggak bisa ngapa-ngapain datanya, tidak bisa mengubah data.

Dia hanya memasukkan NIK hingga keluar datanya. Kan tidak diberi password untuk mengubah,” kata Zudan terkait kekhawatiran soal penyalahgunaan data privasi pelanggan. Lebih lanjut dikatakan, pemanfaatan data kependudukan ini tak hanya digunakan untuk verfikasi operator seluler saja. Setidaknya ada sekitar 252 lembaga yang juga dapat mengakses informasi tersebut. Kebijakan validasi nomor pelanggan seluler prabayar sejatinya telah berlangsung sejak 2016.

Namun hingga kini, baru 36,5 juta NIK yang berhasil diverifikasi oleh operator seluler. Padahal jumlah pelanggan seluler prabayar dari semua operator di Indonesia saat ini disebut oleh Ketua Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mencapai 360 juta. ”Sampai sekarang (10 Oktober 2017) dari tahun lalu, semua provider sudah mengakses kurang lebih 36,5 juta NIK,” ujar Zudan.

Keluarkan Aturan

Sementara itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan agar seluruh pelanggan prabayar melakukan registrasi ulang kartu teleponnya. Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017, tepat 31 Oktober nanti seluruh pelanggan telepon seluler baik itu pelanggan lama maupun pelanggan baru wajib mendaftarkan nomor yang dimiliki. Registrasinya juga akan dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan nomor kartu keluarga (KK). Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara mengatakan, aturan registrasi kali ini merupakan penyempurnaan aturan yang telah dibuat Kominfo pada 2005 lalu.

Tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar yang selama ini banyak dipergunakan untuk penipuan dan penyebaran konten negatif atau hate speech. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, menyambut positif langkah pemerintah untuk menerapkan registrasi prabayar. Menurutnya, registrasi prabayar mutlak diberlakukan di Indonesia.

Terlebih lagi banyak nomor prabayar yang sering disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk menjalankan tindak kriminal dan terorisme. YLKI berharap pemerintah konsisten menjalankan registrasi prabayar ini. Sebab peraturan mengenai registrasi prabayar bukanlah aturan yang baru. ”Di negara lain, registrasi prabayar sudah diberlakukan sejak lama dan berjalan dengan baik.

Saya berharap operator dan pemerintah dapat menjamin keamanan data pelanggan telepon seluler. Sehingga penggunaannya dapat diawasi secara ketat. Jangan sampai data pelanggan disalahgunakan,” terang Tulus. Tulus juga berharap dengan dihubungkannya nomor seluler dengan data di Dukcapil, maka langkah registrasi bisa dijadikan salah satu instrumen pengendalian penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini kerap digunakan sebagai alat kriminalitas.

Selain mencegah penyalahgunaan, fungsi registrasi prabayar, menurut Sekretaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ridwan Effendi, bisa menciptakan industri telekomunikasi menjadi lebih positif dan kompetisi yang lebih sehat di masa mendatang.( bn,dtc-67)