13 Oktober 2017 | Hukum

11 Orang Jadi Tersangka

  • Penyerangan Kantor Kemendagri

JAKARTA- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/10) lalu. Para tersangka merupakan bagian dari 15 orang yang ditangkap polisi usai aksi penyerangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan, penetapan 11 tersangka itu dilakukan setelah polisi mengetahui peran masingmasing. “Kami pilah-pilah, perannya apa.

Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kemudian gelar perkara, statusnya kami naikkan jadi tersangka sesuai dengan peran dan keterangan saksi,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/10). Argo mengatakan, dari keterangan saksi, hanya 11 orang itu yang melakukan perusakan. “Peran mereka ada yang merusak pot, mobil, kaca dipecah, ada juga yang melakukan penganiayaan, ada semua di situ,” tambahnya.

Menurut Argo, penyerangan kantor Kemendagri dilakukan secara spontan lantaran massa merasa kelelahan menunggu kepastian dari Kemendagri. “Itu spontan. Mereka sudah dua bulan di situ, menunggu kepastian dari kementerian. Mungkin ini perbedaan pendapat karena sengketa di MK,” tuturnya. Para tersangka telah ditahan di Polda Metro Jaya. Adapun empat orang lain yang ikut ditangkap, kemarin, masih dalam pemeriksaan.

Para tersangka diancam dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan barang di muka umum dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku merasa terusik kehormatannya akibat penyerangan tersebut. Versi kepolisian, 11 orang terluka akibat penyerangan yang dilakukan oleh sekitar 30 orang itu. Para korban merupakan pegawai negeri sipil serta petugas pengamanan lingkungan (Pamdal) Kemendagri.

Temui Massa

Tjahjo menduga orang-orang yang menyerang kantornya adalah massa suruhan dari pihak tertentu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tolikara, Papua. Sengketa Pilkada Tolikara 2017 sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan, MK menolak gugatan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, John Tabo-Barnabas Weya yang menuntut MK mendiskualifikasi suara 18 distrik.

Putusan tersebut mengukuhkan kemenangan pasangan Usman G Wanimbo- Dinus Wanimbo. Terpisah, Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Pabowo, ingin kasus penyerangan, perusakan dan penganiayaan di kantor Kemendagri itu diusut sampai tuntas. “Penyerangan itu pasti ada yang memanasi. Sebab kebanyakan massa yang ikut tidak tahu persoalannya. Mereka ikut saja,” tegas Hadi usai menghadiri rapat koordinasi nasional camat wilayah Indonesia Timur dan Jawa Tengah di Crowne Hotel, Semarang, kemarin.

Dia menambahkan, Kemendagri sangat menyesalkan aksi penyerangan dan perusakan tersebut. Pasalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menemui massa dan memberikan penjelasan. Mendagri, kata Hadi, bahkan menemui massa sampai dua kali. “Pak Menteri sudah menemui perwakilan massa dan memberi penjelasan. Soal pemilihan bupati, Kementerian Dalam Negeri tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan memutuskan pemenang dalam pemilihan bupati adalah KPU dan MK,” ulas Hadi.(K23,cnn-39)