13 Oktober 2017 | Wacana

TAJUK RENCANA

Hantaman bagi Putusan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober yang memperbolehkan bukti-bukti lama dipergunakan lagi untuk menetapkan seseorang kembali menjadi tersangka, patut disambut dengan perasaan lega. Inilah hantaman terhadap gugatan praperadilan yang selama ini banyak dipakai untuk bisa lolos dari status tersangka perkara korupsi. Terakhir adalah Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP.

Bukan berarti kita melawan proses praperadilan karena itu pun menjadi hak hukum seseorang. Namun materi gugatan lebih terkait dengan kesalahan prosedur dan belum masuk substansi perkara. Dalam praktiknya proses praperadilan seperti dijadikan peluang untuk bisa lolos. Selain Setya Novanto, sebelumnya ada mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dan beberapa bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi.

Tentu kita tak bermaksud mengintervensi atau memberikan interpretasi atas proses hukum terutama materi putusan. Namun terus terang ada kekhawatiran hal ini menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan secara tidak semestinya. Kalangan pengamat hukum pun banyak yang menilai proses peradilan sudah kebablasan dalam arti disalahgunakan. Bayangkan Setya Novanto yang kasusnya merugikan negara Rp 2,3 triliun dan sekarang telah ada yang divonis bersalah oleh pengadilan bisa 'berhenti' di praperadilan.

Sekali lagi kita menghormati putusan hakim di sidang praperadilan. Namun tak bisa juga ditolak keraguan besar atas sebuah putusan yang hanya diambil satu orang hakim. Rasa keadilan masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Syukurlah sekarang putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan bagi kelanjutan proses hukum karena menang di praperadilan bukanlah akhir dan seorang tersangka tak bisa melenggang begitu saja hanya dengan putusan praperadilan.

Putusan MK patut diapresiasi dan memberikan jalan lebih lapang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan penanganan dan penuntasan kasus kasus korupsi setelah kalah di praperadilan. Apalagi sekarang alat alat bukti lama masih bisa dipergunakan setelah diperbaiki substansinya. Pengalaman kalah di praperadilan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi komisi antirasuah tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan proses hukum.

Sebaliknya kita mengharap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat terus mengawal proses praperadilan tanpa mencampuri kewenangan dan independensi seorang hakim. Jangan lupa orang yang tak paham soal hukum pun bisa mencium sesuatu apabila terjadi ketidakwajaran. Maka mekanisme pengawasan harus tetap berjalan. Apalagi ketika rasa keadilan masyarakat terusik. Keraguan terhadap integritas majelis hakim yang menangani sebuah perkara bisa muncul. Apalagi ketika itu hakim tunggal