13 Oktober 2017 | Wacana

TAJUK RENCANA

Bukan Lagi Zaman Aniaya Wartawan

Sejumlah wartawan mendapat perlakuan tak pantas saat meliput pembubaran demonstrasi di depan Pendapa Kantor Bupati Banyumas, Senin malam lalu. Perlakuan itu dialami empat wartawan. Mereka adalah Darbe Tyas dari Metro TV, Agus Wahyudi (Suara Merdeka), Maulidin Wahyu (Radar Banyumas), dan Aulia El Hakim (Satelitpost). Mereka mendapatkan ancaman dan tindakan kekerasan dari sejunlah aparat berseragam resmi maupun tidak dari Polres Banyumas dan Satpol PP.

Darbe Tyas menjadi korban kekerasan aparat dan mengalami lukaluka. Dia diinjak-injak, ditendang, dan dipukul oleh 10 aparat. Walaupun dia sudah menunjukkan kartu pers, aparat tetap tidak peduli. Artinya, dia dikeroyok oleh aparat yang buta mata terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Mereka sedang meliput pembubaran demo menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang berlokasi di Gunung Slamet.

Terhadap tindak kekerasan aparat kepada wartawan ini, kita tidak cukup menyesalkan dan mengutuknya. Kita mesti harus mengatakan bahwa tindakan semacam ini primitif, sudah ketinggalan zaman. Mindset aparat yang cenderung menggunakan kekerasan sudah tidak sesuai dengan paradigma sistem hukum dan demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Apalagi kekerasan terhadap wartawan, itu sama saja melawan kebebasan pers dan hak atas informasi.

Di era keterbukaan informasi saat ini, aparat pemerintah justru harus membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Jangan malah berusaha mencegah dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Distorsi informasi akan merusak tatanan sosial. Misalnya, bisa muncul anggapan, justru aparat pemerintah sendiri yang mengajari pelanggaran undangundang. Dalam hal ini UU Hak Asasi Manusia, UU Kebebasan Pers, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Tugas wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Wartawan tidak akan menyebarkan berita bohong (hoax) karena terikat oleh Kode Etik Jurnalistik. Wartawan harus memperlihatkan identitasnya dalam menjalankan tugas. Terhadap wartawan yang sudah memperlihatkan identitasnya, setiap orang harus membantu dan melindunginya. Apalagi kepolisian yang sudah terikat kerja sama profesional dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kita hargai sikap Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun yang berjanji mengusut kasus ini dan menindak anak buahnya yang terlibat. Begitu pula kita mendesak Pemkab Banyumas melakukan tindakan yang sama terhadap personel Satpol PP. Selanjutnya, institusi penegak hukum dan pemkab harus bisa membina personelnya agar mampu menerapkan aturan dan kebijakan yang tepat di lapangan. Jangan lagi ada kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.