13 Oktober 2017 | Fokus Jateng

Persiapan Pilgub Sudah 100 Persen

  • Paslon Independen Butuh 1.781.606 Dukungan

KLATEN- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo menegaskan, persiapan pemilihan Gubernur Jawa Tengah, 27 Juni 2018, sudah 100 persen. Adapun anggaran mencapai Rp 992 miliar.

‘’Bisa dikatakan persiapan sudah 100 persen, mulai dari perencanaan program, jadwal, regulasi, hingga anggaran sudah bisa cair semua. Sekarang sedang menyiapkan badan penyelenggara, kalau Panwas sudah selesai,’’ kata Joko Purnomo, Kamis (12/10).

Dia memberikan materi pada sosialisasi tahapan dan persyaratan calon perseorangan pilgub dan wagub Jateng di aula KPU Klaten, kemarin. Acara dihadiri perwakilan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ketua ormas, dan lainnya. Dengan pendudukan Jateng sebanyak 12 juta jiwa, calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan harus didukung paling sedikit 6,5 persen yang tersebar di 50 persen kabupaten/kota yang ada.

Untuk Jateng membutuhkan dukungan minimal 1.781.606 orang yang ditunjukkan dengan KTP elektronik. Syarat dukungan harus diserahkan pada 22-26 November 2017 ke KPU Provinsi Jateng. Pilgub Jateng 2018 diperkirakan membutuhkan 64.171 TPS yang tersebar di 573 kecamatan di Jawa tengah.

Satu SumberDana

Joko Purnomo menambahkan, anggaran Rp 992 miliar dibagikan untuk penyelenggaraan pilgub di 35 kabupaten/kota, termasuk untuk tujuh kabupaten yang biayanya ditanggung KPU Jateng. Pada Pilgub 2018, honor badan penyelenggara ditanggung provinsi agar tidak dobel. Untuk pemutakhiran data pemilih juga hanya menggunakan satu sumber dana, yakni APBD Provinsi atau APBD kabupaten/kota saja.

Hal itu sesuai MoU antara Gubernur Jateng dan bupati/wali kota. Dengan demikian, ada penghematan Rp 180 miliar, karena pelaksanaannya diefisienkan. Alat peraga kampanye (APK) akan dibuat KPU sesuai jumlah pasangan calon, yakni baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Bahan dan materi kampanye seperti leaflet, pamflet, dan brosur juga dibuat KPU. ‘’Pasangan calon juga boleh membuat, namun desain harus dilaporkan ke KPU, karena spek dan ukuran tidak boleh melebihi yang dibuat KPU.

Anggaran dan jumlah APK yang dibuat maksimal hanya sebanyak yang dibuat KPU, tidak boleh melebihi,’’ tandasnya. Nanti setelah resmi ditetapkan KPU, pasangan calon tidak boleh beriklan pada 21 hari terakhir. Hanya KPU yang diperbolehkan. Namun, para calon boleh melakukan sosialisasi lewat iklan sebelum penetapan pasangan calon. KPU berpesan agar pasangan calon berhati-hati dengan media online. Bila lupa menghapus bisa terkena sanksi sesuai ketentuan undang-undang.

‘’Ada beberapa perubahan persyaratan Badan Penyelenggaraan. Bila dulu harus berusia 25 tahun, sekarang 17 tahun bisa mendaftar. Bila belum punya KTPeleketronik, bisa mencari surat keterangan,’’ ujar dia.

KPU juga menggunakan anggaran untuk mengedukasi masyarakat, terutama pemilih pemula. Misalnya, dengan meluncurkan rumah pintar pemilu untuk pendidikan politik. Hal itu dipandang lebih penting daripada sekadar mengumumkan. KPU juga akan menggelar sosialisasi melalui pergelaran seni budaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, dipertimbangkan keberpihakan pada kaum difabel dan keterlibatan di tingkat PPS.(F5-27)