13 Oktober 2017 | Fokus Jateng

Kewenangan Camat Perlu Ditingkatkan

SEMARANG- Camat dari seluruh Jawa Tengah dan Indonesia Timur berkumpul di Kota Semarang, kemarin. Mereka mengikuti rapat koordinasi nasional peran strategis camat dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Rakor dibuka Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Pabowo, di Crowne Hotel.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo dan seluruh wali kota/bupati se-Jateng. Menurut Ganjar, dalam rangka meningkatkan pelayanan ke publik, kewenangan camat perlu ditingkatkan, terutama kewenangan dalam hal koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Jika kewenangan dan peran camat bisa diberdayakan lebih maksimal dalam pembinaan dan pengawasan program pembangunan di desa/kelurahan, maka persoalan yang terjadi di desa maupun kelurahan bisa lebih cepat selesai.

”Camat bisa mengoordinasikan desa dan kelurahan. Mereka bisa menjawab masalah di desa. Jadi, tidak perlu sampai ke bupati atau wali kota. Dengan peningkatan kewenangan ini, maka penanganan di desa atau kelurahan bisa lebih cepat. Pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” kata Ganjar.

Peraturan Pemerintah

Saat ini orang nomor satu di Jawa Tengah ini tengah menunggu susunan regulasi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur peningkatan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan program pembangunan desa. Camat dapat berperan sebagai koordinator untuk program pembangunan di desa. ”Camat menjadi kekuatan untuk pendamping desa. Tata kelola desa akan lebih baik,” tambah Ganjar.

Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menyatakan, camat memiliki peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, karena selain sebagai OPD yang mendapat delegasi dari wali kota atau bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

”Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, camat punya tugas delegatif dari bupati-wali kota dan punya tugas atributif. Camat punya kewenangan untuk mengoordinasikan, membina, dan mengawasi semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa,” imbuhnya.(K23-27)