13 Oktober 2017 | Fokus Jateng

Gugatan Dikabulkan, SP3 Polda Tak Sah

SEMARANG- Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang Pudjo Unggul mengabulkan gugatan praperadilan yang dimohonkan pemilik Hotel Baron Indah Surakarta Ervin. Hakim menilai, tindakan Kapolda Jateng selaku termohon I yaitu tindakan penyidikan berikut pengumpulan bukti surat harus dinyatakan sah menurut hukum. Penghentian perkara merupakan tindakan yang tidak sah.

Adapun pengembalian berkas perkara, karena tidak memenuhi unsur pidana, merupakan kewenangan penuntut umum. Menurut Pudjo, beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, hingga menyatakan berkas perkara tidak memenuhi syarat. Meski kewenangan penuntut umum, hal itu tidak jadi persoalan manakala pihak terkait tidak mempersoalkan.

Sebaliknya, apabila pihak lain mempersoalkan, maka dapat diajukan praperadilan. Karena itu, permohonan praperadilan oleh Ervin terhadap Kapolda dan Kajati Jateng selaku termohon II dapat dikabulkan. ”Mengadili, mengabulkan permohonan praperadilan. Surat perintah penghentian penyidikan (SP3-Red) yang dikeluarkan termohon I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” tandas hakim Pudjo saat membacakan amar putusannya dalam sidang di PN, Selasa (10/10).

Alat Bukti Lain

Gugatan praperadilan tersebut diajukan menyusul dikeluarkannya SP3 dalam kasus dugaan pemalsuan surat dengan tersangka Sunarjo Dharmanto, pengelola BPR di Surakarta dan Sudarman yang juga seorang pengacara.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan Polda Jateng untuk melanjutkan perkara dan melimpahkan ke penuntut umum. Atas putusan tersebut, Kajati Jateng diwakili jaksa Kejati Jateng Syamsuri hanya sedikit berkomentar. ”La itu, baca saja nanti putusannya (praperadilan-Red),” katanya. Di sisi lain, Kapolda Jateng diwakili Kepala Urusan Bantuan dan Nasihat Hukum Polda Jateng Hartono menyatakan akan menghormati putusan hakim. Pihaknya mengaku akan bersikap profesional.

Bahwa fakta hukumnya itu bagaimana, hingga dalam perkara ini normatifnya telah disampaikan kepada hakim dalam persidangan. Atas putusan itu, Ervin akan memantau proses hukum kembali di tingkat penyidik. Seperti diberitakan, Sunarjo dan Sudarman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jateng pada 25 Februari 2015.

Sebab, keduanya membuat surat pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta atas sebidang tanah seluas 2.900 meter persegi dengan luas bangunan 15.000 meter persegi, yakni Hotel Baron Indah. Tanah dan bangunan itu diajukan Sunarjo sebagai objek sita jaminan. Padahal, PN Surakarta telah menyatakan hal itu bukan merupakan objek sita jaminan. Polda menetapkan SP3 mendasari keterangan dan petunjuk termohon II.(J17-41)

Berita ini merupakan pembetulan dari berita berjudul ‘’Gugatan Dikabulkan, SP3 Polda Tak Sah’’, di halaman 21 kemarin, yang tidak sesuai dengan isi berita. Redaksi minta maaf atas kekeliruan pemuatan tersebut.