image
12 Oktober 2017 | Wacana

Mengejar Target Penerimaan Pajak

  • Oleh Purwoko

SELAMAini, belum pernah target penerimaan pajak tercapai 100%. Namun, semangat membangun pemerintah sangat tinggi, terutama infrastruktur. Konsekuensinya, butuh anggaran tidak kecil, dan pajak masih menjadi tumpuan utama untuk menutup kebutuhan itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi penerimaan pajak nonmigas 1 Januari-30 September 2017 mencapai Rp 732,1 triliun atau baru 59 persen dari target Rp 1.241,8 triliun dalam APBNP 2017. Total penerimaan termasuk PPh Migas Rp 770,7 triliun atau 60 persen dari target pajak migas dan nonmigas APBNP 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Dengan demikian, defisit penerimaan pajak secara keseluruhan sekitar Rp 500 triliun. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengejar target pajak tersebut?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mencari cara mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Pada paruh kedua tahun lalu ada program amnesti pajak, tetapi tahun ini tidak ada, sehingga perlu inventarisasi dan identifikasi apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan setoran pajak sama atau lebih besar dari amnesti pajak.

Ketiadaan program pengampunan pajak membuat Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak bakal terus mengawasi kondisi perekonomian, termasuk harga-harga komoditas yang mulai naik. Di satu sisi, berhati-hati melihat potensi pajak, dan di sisi lainnya, tidak membuat khawatir atau tertekan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Optimisme masih tampak pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mencapai target 2017 dengan melihat proyeksi ekonomi yang membaik, kapasitas historis penerimaan pajak, dan keberhasilan program amnesti yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta kerja sama perpajakan internasional dan reformasi perpajakan yang terus berjalan, sehingga penerimaan diupayakan bisa dicapai.

Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh perpindahan dana warga Indonesia di Bank Standard Chartered senilai Rp 18 triliun. Hal itu mengindikasikan masih banyak dana yang sebenarnya dibebani pajak tetapi berupaya mengelak membayar.

Pemerintah telah dan terus memperkuat basis perpajakan, antara lain meningkatkan kapasitas teknologi informasi, pemutakhiran data wajib pajak memanfaatkan basis data hasil amnesti pajak, serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi pajak melalui implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Menteri Keuangan mengakui perlu langkah strategis untuk mengejar kekurangan realisasi atas target pajak. Langkah itu harus tetap menjaga masyarakat dari distorsi yang dimungkinkan bisa timbul. Perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman bagi wajib pajak menjadi pertimbangan.

Strategi mengejar target pajak bisa secara intensifikasi dan diversifikasi, serta dijalankan secara simultan. Intensifikasi lebih mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar. Kepatuhan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu wajib pajak yang sudah bayar pajak tapi belum sebagaimana mestinya, dan yang belum membayar sama sekali.

Intensifikasi bertujuan mengoptimalkan wajib pajak yang masih mangkir membayar pajak. Dalam waktu yang tinggal tersisa tiga bulan, intensifikasilah yang sangat mungkin dioptimalkan. Kementerian Keuangan mesti memanfaatkan data amnesti pajak 2016 secara baik. Memilah dan memilih wajib pajak yang sudah secara sukarela melaporkan data perpajakannya perlu hati-hati, agar tidak muncul kesan pemerintah akan ‘’memplonco’’wajib pajak yang taat mengikuti program itu.

Intensifiksi pajak bisa dilakukan atas semua sektor berdasarkan basis data yang sudah dimiliki Direktorat jenderal Pajak. Salah satunya, mengoptimalkan setoran pajak dari UMKM. Tetapi penetapan pajak bagi sektor itu juga menjadi penyumbang penurunan semangat berkarya pelaku usahanya dengan berbagai alasan, contohnya masih terjadi penyalahgunaan uang pajak, masih banyak korupsi di berbagai instansi, serta masih kurang perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM.

Di sisi lain, masih ada jutaan orang Indonesia yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi belum menyetor pajak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah bisa secara ekstensifikasi menyasar mereka. Ekstensifikasi bisa mendukung intensifikasi selama tiga bulan menuju akhir 2017.

Berkaca sejak beberapa tahun lalu, target penerimaan pajak sering meleset dari target sehingga muncul shortfall atau defisit yang membesar, karena pemerintah menetapkan anggaran belanja yang lebih besar daripada penerimaan negara.

Keanehan terlihat pada postur RAPBN 2018; di tengah kesulitan mencari cara mengejar target penerimaan pajak 2017, pemerintah mematok target penerimaan Rp1.415,3 triliun. Berbahaya jika target pajak makin jauh dari realisasi penerimaan, karena pos utanglah yang bakal ‘’dipaksa’’ menambal defisit anggaran. (17)

Dr Purwoko, dosen Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta