image
12 Oktober 2017 | Wacana

Menangkal Kekejaman Media Sosial

  • Oleh Husnun N Djuraid

Beberapa koran sudah membuat rubrik khusus untuk menangkal informasi bohong atau hoax. Tiap hari ditampilkan informasi hoaks disertai informasi yang benar dari pihak kompeten.

DALAMberbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengeluhkan media sosial yang dianggap kebablasan, bahkan mengarah kejam. Fenomena kebebasan tanpa batas itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.

Kalau Presiden menyampaikan soal media sosial yang kejam, bukan tanpa alasan karena kerap menjadi korban. Dalam banyak kasus, ia menjadi bulan-bulanan.

Sebenarnya, bukan hanya Presiden yang gusar atas perkembangan tersebut, masyarakat pun merasakan hal serupa. Media sosial tidak bertanggung jawab merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi agar media sosial tidak makin meresahkan.

Pertama, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Indonesia sudah memiliki UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yakni UU Nomor 11 Tahun 2008. Tahun lalu UU itu direvisi dengan memasukkan beberapa bagian baru yang sejalan dengan perkembangan tekonologi komunikasi.

Sama seperti yang lain, sesungguhnya sudah ada perangkat hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan di dunia maya, termasuk media sosial dengan hukuman yang berat. Mengirim pesan tidak benar atau menebar ancaman dengan kekerasan bisa dipidana.

Perkembangan media sosial yang kejam, sejatinya telah mengandung unsur pidana yang memungkinkan diberlakukan UU ITE. Meskipun sudah lama diundangkan, ternyata belum banyak yang terjerat.

Melihat banyak pelanggaran di media sosial dan media berbasis internet lain, seharusnya sudah banyak yang mendekam dalam penjara. Tetapi kenyataan hanya sedikit yang sudah ditangani menggunakan UU tersebut, itu pun berkesan sangat lamban.

Saat ini, ada beberapa kasus pelanggaran UU ITE yang tengah ditangani aparat, namun masih belum jelas kapan disidangkan.

Selain itu, ancaman hukumannya dinilai tidak terlalu berat; beberapa pasal mengancam hukuman maksimal empat tahun penjara, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Hukuman maksimal memang empat tahun, tetapi dalam praktik vonis hakim tidak sampai maksimal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial sangat penting untuk mengurangi konten negatif. Kelemahan penegakan hukum dikhawatirkan membuat pelaku tidak takut, bahkan merajalela.

Kedua, penyadaran kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan konten yang tidak benar. Media sosial muncul ketika kesadaran masyarakat terhadap literasi masih rendah. Masyarakat belum memiliki kebiasaan membaca yang baik. Kalau membaca saja masih kurang, bagaimana bisa menganalisis sebuah unggahan dalam media sosialnya.

Berdasarkan kasus yang ditangani polisi, ternyata ada produsen yang khusus menciptakan ujaran kebencian, terutama kepada pemerintah. Produknya kemudian disebar kepada masyarakat melalui media sosial.

Masyarakat yang tidak mengerti, langsung membagikan kepada temantemannya, baik yang ada dalam grup maupun individu. Tak mengherankan apabila dalam waktu singkat sebuah pesan bisa menyebar kepada banyak orang.

Dalam UU ITE, sebenarnya bukan hanya produsen informasi bohong yang bisa dijerat hukum, tapi juga para pembaginya. Itu yang tidak dimengerti oleh masyarakat sehingga mereka ringan saja membagikan sebuah informasi, tanpa mengecek kebenarannya.

Ketiga, melibatkan media arus utama, misalnya koran, radio, dan televisi untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang informasi yang tidak benar di media sosial.

Beberapa koran sudah membuat rubrik khusus untuk menangkal informasi bohong atau hoax. Tiap hari ditampilkan informasi hoax disertai informasi yang benar dari pihak kompeten.

Contohnya, suatu produk dianggap membahayakan karena bisa menimbulkan penyakit. Untuk menangkal, ditampilkan pakar yang menjelaskan masalah yang sebenarnya.

Kemudahan berkomunikasi melalui perangkat canggih dalam genggaman harus disertai dengan kesadaran untuk membaca dan memahami sebuah persoalan; tidak semua informasi di media sosial benar.

Perlu ada pembanding untuk melihat kebenaran informasi melalui bacaan lain. Bertanya kepada yang ahli bisa menjadi alternatif. Ketidaktahuan menyebarkan informasi yang salah bisa berujung ke penjara, kalau aturannya ditegakkan secara konsekuen.(17)

Husnun N Djuraid, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang