image
08 Oktober 2017 | Bincang-bincang

Pujiono:

Sidang Praperadilan Berkembang Jadi Lia

Sidang praperadilan, misalnya dalam kasus Setya Novanto, membuat upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh tentangan hebat. Bagaimana seyogianya penyikapan KPK? Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka, Hari Santoso, dengan Kepala Bagian Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip Dr Pujiono SH MHum.

Apa dan bagaimana sebenarnya proses yang disebut sidang praperadilan itu?

Wewenang praperadilan berada di tangan pengadilan negeri. Sidang praperadilan juga cukup ditangani hakim tunggal dengan waktu singkat. Mengingat, ranah praperadilan sebatas memeriksa sah atau tidak penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, permohonan ganti rugi atau rehabilitasi.

Namun dalam perkembangan, ruang lingkup praperadilan diperluas. Semula sekadar memeriksa persoalan administrasi atau prosedur hukum, kini ditambah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas objek praperadilan, seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasar keputusan Nomor 21/PUUXII/ 2014 tanggal 28 April 2015. Sebelumnya langkah hukum itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981 Pasal 77, Pasal 80, hingga Pasal 95.

Mengapa seseorang, seperti Setya Novanto misalnya, mengajukan sidang praperadilan?

Dalam kasus ini, Setya Novanto, tentu merasa tidak puas atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia melalui kuasa hukum kemudian mengajukan gugatan praperadilan. Dia melawan penetapan tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Apa yang menjadi dasar tuntutan dalam sidang praperadilan?

Langkah hukum itu mengarah ke keinginan menguji alat bukti yang dijadikan landasan KPK untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Alat bukti itu berupa keterangan saksi-saksi dalam persidangan dengan terdakwa orang lain. Hal itulah yang ingin diuji untuk akhirnya mendapat penilaian hakim.

Mengapa hakim bisa mengabulkan tuntutan sidang praperadilan, sebagaimana dalam kasus Setya Novanto?

Hakim sepertinya sampai pada kesimpulan alat bukti untuk penetapan tersangka tidak sah. Hakim juga menganggap KPK tidak prosedural dalam menetapkan status hukum Setya Novanto. Selain itu dipertanyakan mengenai alasan kenapa tanpa memeriksa yang bersangkutan, bisa muncul penetapan tersangka. Apakah ada alat bukti yang mendukung penetapan itu?

KPK pun sebatas menjadikan keterangan saksi dalam persidangan orang lain sebagai dasar penetapan status tersangka. Putusan hakim tunggal akhirnya memberikan perintah penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Celah hukum macam apa, sehingga langkah pengajuan sidang praperadilan berkesan sebagai upaya berkelit dari jerat hukum?

Saya berpendapat, praperadilan kini berkembang ke arah yang liar. Itu sangat disayangkan. Sebab, jangan sampai langkah itu menjadi pintu masuk untuk usaha menghentikan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Terutama, bagi mereka yang memiliki power kuat sehingga bisa memengaruhi lembaga peradilan. Akan tetapi kita juga tetap harus menghormati keputusan hakim. Namun mengawasi upaya penegakan hukum juga tidak keliru.

Selebihnya ini juga semacam serangan balik semenjak petinggi kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan waktu itu mengajukan praperadilan atas status hukum yang menimpanya. Serangan balik itu kini tertuju kepada penyidik KPK atau kepolisian yang memang sedang menangani perkara korupsi. Tak ketinggalan wilayah pembuktian di peradilan juga makin abu-abu.

Apakah itu berarti bukti yang diajukan KPK dalam kasus tersebut lemah?

Lemah atau tidak sebenarnya masih harus dibuktikan. Apakah secara hukum acara, satu alat bukti bisa digunakan untuk pembuktian kasus berikutnya.

Jika masih berkait dengan kasus serupa, dalam hal ini adalah megakorupsi KTP elektronik sebenarnya masih dapat digunakan. Hukum seharusnya tidak berbicara formalitas, tetapi juga subtansi permasalahannya.

Apakah dasar keputusan hakim memenangkan gugatan Setya Novanto bisa dipertanggungjawabkan dari aspek keadilan dalam perspektif penegakan hukum untuk memberantas korupsi?

Saya rasa semua harus tetap menghormati amar keputusan pengadilan. Termasuk, juga dalam persoalan ini ketika majelis hakim sudah mengetukkan palu.

Bagaimana sebenarnya posisi dan status sidang praperadilan dalam sistem hukum pidana kita?

Praperadilan harus diletakkan pada proporsi sebenarnya, yakni menjadikan langkah itu untuk memeriksa proses administrasi dan prosedur hukum. Kalaupun toh diperluas atau sudah terdapat alat bukti yang dimiliki penyidik tidak perlu lagi diuji kebenarannya. Substansi kebenaran alat bukti baru boleh diuji di persidangan pokok perkara, bukan di sidang praperadilan.

Bagaimana seharusnya pengajuan seseorang sebagai tersangka, sehingga tak muncul pengajuan sidang praperadilan - yang memungkinkan memenangkan gugatan tersangka?

Berkaca dari sejumlah keputusan hasil sidang praperadilan, seyogianya alat bukti yang diajukan memang harus sangat kuat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, minimal dua alat bukti. Boleh saksi, surat, keterangan, ahli, petunjuk, dan lain-lain. Kalau memang sudah kuat, saya rasa itu akan menjadi senjata ampuh di persidangan.

Jangan pula kekalahan KPK di beberapa kasus praperadilan mengurangi semangat memberantas korupsi. Keputusan sidang yang menerima gugatan itu juga hanya sedikit dari sekian banyak keberhasilan KPK mengungkap skandal penyelewengan uang negara. KPK masih menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk berperang melawan kejahatan rasuah.

Dalam kasus Setya Novanto pascasidang praperadilan, apa yang seyogianya ditempuh KPK?

Langkah KPK masih tetap ada. Periksa lagi kasusnya, terbitkan surat perintah penyidikan baru. Itu juga pernah dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi di wilayah itu. Bahkan dalam kasus itu juga, surat perintah penydikan terbit hingga tiga kali. Jangan menjadikan praperadilan legalistik atau hitamputih. Jadi ketika masih ada perbaikan alat bukti, boleh jadi kasus masih akan berlanjut. Itu juga belum memutus pokok perkara, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh.(44)