07 Oktober 2017 | Spektrum

Kurdi Ingin Merdeka, Iran dan Turki Bereaksi Keras

PEKANlalu menjadi hari-hari bersejarah bagi masyarakat Kurdi di Irak. Sekurangnya 3,3 juta rakyat Kurdi di tiga provinsi wilayah otonomi regional Kurdistan Irak turut berpartisipasi dalam referendum yang digelar 25 September lalu. Hasilnya, lebih dari 92 persen warga Kurdi ingin merdeka dari Irak dan mendirikan negara Kurdistan.

Kendati memicu kekhawatiran Irak, Turki, Iran, Liga Arab, dan bahkan Amerika Serikat, plebisit ini sejatinya belum mengubah apa pun. Masih panjang jalan yang harus ditempuh Presiden Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), Massoud Barzani, dan para pencari kemerdekaan tersebut.

Barzani setidaknya harus bernegosiasi dengan Pemerintah Irak. Ia juga perlu memikirkan bagaimana cara meyakinkan negara- negara tetangga bahwa warga Kurdi ingin mendirikan negara sendiri dan hidup sebagai warga merdeka.

Sebagai informasi, Irak berpenduduk sekitar 39 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, tak kurang dari 15-20 persen di antaranya merupakan suku bangsa Kurdi. Mayoritas masyarakat Kurdi tinggal di Irak bagian utara yang berbatasan langsung dengan Suriah, Iran, dan Turki. Sejauh ini, Kurdi adalah etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki negara sendiri. Barzani, seperti dikutip dari Reuters, berharap masyarakat internasional menghormati referendum kemerdekaan yang berlangsung di wilayahnya itu. ìKami mungkin menghadapi kesulitan, tapi kami akan mengatasinya,” ujar Barzani dalam pidato perdana setelah berakhirnya penghitungan suara.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta Baghdad untuk bersedia terlibat dalam mendiskusikan hasil referendum. Alih-alih menyambut negosiasi, parlemen Irak justru memilih menyetujui resolusi 13 poin yang berarti memberikan mandat kepada Perdana Menteri (PM) Irak, Haider el-Abadi, untuk mengerahkan pasukan menuju Kirkuk. Kirkuk merupakan sebuah kota yang berada di Irak sebelah timur. Kota ini belakangan berada di bawah kendali KRG setelah milisi Kurdi berhasil merebut kembali kendali kota tersebut dari tangan IS. Irak juga telah memberitahu 34 negara agar memutus misi diplomatik di Kurdistan.

Parlemen Irak juga turut mendesak PM Abadi untuk memecat Gubernur Kirkuk Najmaldin Karim. Namun, dalam upaya mendinginkan situasi, Abadi diyakini akan mengesampingkan opsi militer. “Kami tidak menginginkan pertikaian di antara warga Irak,” kata Abadi seperti dikutip dari The Guardian. Tak hanya di dalam negeri, reaksi keras juga ditunjukkan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Kurdistan, yakni Iran dan Turki. Kedua negara itu sepakat menentang kemerdekaan daerah otonom itu atas dasar ekonomi dan keamanan.

Reaksi Dunia

Langkah pertama yang dilakukan Turki dan Iran adalah menutup wilayah udara mereka, serupa dengan yang telah dilakukan pemerintah Irak. Hal ini akan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi KRG karena wilayah tersebut tidak berpantai (landlocked). Sejumlah pasukan dan tank Turki juga sudah diinstruksikan untuk bergabung dengan tentara Irak di Silopi, bagian tenggara Turki yang tak jauh dari perbatasan. Tak hanya negara tetangga, sejumlah negara yang tidak bersinggungan langsung dengan Kurdistan pun turut bereaksi.

Amerika Serikat adalah salah satunya yang menolak hasil referendum. Washington bahkan telah menolak sejak rencana referendum itu digulirkan. Gedung Putih secara terbuka menyerukan kepada KRG untuk membatalkan keputusan itu. Sebagai gantinya, AS bersedia memfasilitasi perundingan antara KRG dengan pemerintahan Irak di Baghdad. Sebagaimana Iran, AS juga beralasan referendum akan mengganggu upaya memerangi IS serta menstabilkan wilayah yang dibebaskan. Sementara, Komandan Pasukan Quds di Iran pada kesempatan berbeda juga berharap KRG menunda referendum lantaran suku Kurdi masih menjadi sekutu penting dalam perang melawan IS.

Saat ini jumlah keseluruhan masyarakat suku Kurdi mencapai 25-35 juta. Mereka menghuni daerah perbatasan Turki, Irak, Iran, dan Suriah, setelah ìnegara” mereka dipecah menjadi empat bagian pada zaman kolonial. Perjuangan penduduk suku Kurdi untuk memperoleh kemerdekaan telah berlangsung sejak seabad lalu. Melalui referendum pada 2005, Kurdistan Irak akhirnya berhasil memperoleh status daerah otonom di bawah KRG. Mereka kini tengah memperjuangkan kemerdekaan dengan mendirikan negara sendiri di Kurdistan.(Nurul Muttaqin-42)