25 September 2017 | Liputan Khusus

Jateng Park Belum Juga Dapat Investor

JATENGPark (JP) adalah salah satu proyek yang digadang-gadang bisa menjadi salah satu ikon berupa Taman Safari Jawa Tengah yang bisa mendorong industri pariwisata lebih moncer di provinsi ini. Sempat timbul tenggelam, JP kini memasuki babak penjaringan calon investornya.

Sulitnya mencari investor selama ini lebih karena lahan Wana Wisata Penggaron yang ditawarkan kepada investor merupakan tanah negara yang tidak bisa dijadikan jaminan oleh investor. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyatakan sudah ada pembahasan mengenai opsi pembiayaan proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) bersama Perum Perhutani.

Dalam rapat di Perum Perhutani Jakarta akhir pekan lalu, disampaikan sudah banyak investor asing dan dalam negeri keberatan untuk membiayai proyek senilai Rp 2 triliun ini jika tidak ada pihak yang menjamin keamanan investasinya. ”Ada perubahan skema karena investor keberatan sebab tanahnya berstatus tanah negara, sehingga tidak bisa dijaminkan,” ujar Sri Puryono di sela-sela Peringatan Hari Tani, akhir pekan lalu.

Sementara itu Komisaris Utama PT Penggaron Sarana Semesta (PSS) Prasetyo Aribowo mengungkapkan, opsi penggunaan KPBU atau lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) bisa menjadi alternatif yang banyak digunakan untuk pembiayaan proyek di Indonesia, khususnya di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah menipisnya kemampuan APBN.

PT PSS yang merupakan perusahaan patungan bentukan Pemprov Jateng dan Perhutani yang diberikan kewenangan mengelola J-Park. ”Di dunia investasi memang tidak ada investor yang 100 % full funding, biasanya equity share investor dalam pembiayan proyek hanya 30 % sementara sisanya adalah uang bank atau sindikasi,” kata Prasetyo.

Menurut dia, Perpres Nomor 38 Tahun 2015 mengamanatkan 19 jenis infrastruktur yang dapat dibiayai swasta dengan jaminan pemerintah termasuk di antaranya jalan tol, pelabuhan, energi dan pariwisata. Inilah mengapa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF) sebuah BUMN di bawah Kemenkeu yang nantinya akan menjamin investor J-Park dalam implementasi proyek turut dilibatkan.

Diambil Alih

Pemprov Jateng akan mengambil alih proyek JP dan menjadi PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) karena sesuai kajian awal PT PII, selain memiliki kewenangan sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2015, juga mempunyai kapasitas finansial yang lebih memenuhi syarat dibanding Perum Perhutani yang saat ini sedang memperbaiki performa keuangan internalnya.

Berdasar opsi KPBU tersebut proyek JP di samping akan dijamin pemerintah pusat juga bisa memeroleh berbagai dukungan seperti insentif fiskal dan nonfiskal serta asistensi penyusunan dokumen proyek berstandar internasional sehingga calon investor akan memperoleh informasi kredibel atas proyek yang ditawarkan.

”Tentu harus dibicarakan dengan DPRD Jateng karena akhirnya diambil alih pemprov mengingat komitmen dari pemda dalam hal ini gubernur dan DPRD jadi salah satu syarat utama KPBU,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, jika ini disetujui kemungkinan besar pola besaran tarif JP akan ditetapkan Pemda dan penerimaannya harus masuk kas daerah (kasda) dulu sebelum dibagikan kepada Perhutani sebagai pemilik lahan dan investor yang membiayai JP selama masa konsesi. Dengan pola tersebut, selisih pendapatan dan kewajiban bagi hasil menjadi sumber PAD Pemprov Jateng tanpa harus mengeluarkan biaya dalam pembangunan proyek senilai triliunan rupiah itu.

Diperkirakan, lelang proyek akan mundur sekitar 3-4 bulan karena pola KPBU ini akan melibatkan Bappenas, Kemenkeu, PT SMI (BUMN pembiayaan Kemenkeu) dan PT PII (BUMN penjamin proyek infastruktur). Prasetyo menjelaskan, jika gubernur menyetujui opsi KPBU tersebut maka JP akan menjadi daerah pertama yang berinisiatif memakai skema itu untuk sektor pariwisata.

Sekda Sri Puryono menyatakan, sejumlah proyek juga sudah ontrack seperti tol Semarang Solo dan juga pengembangan bandara AYani yang ditargetkan bisa selesai Maret 2018. ”Insya Allah semuanya sudah ontrack tahun 2018. Semoga bisa selesai tepat waktu,” ujar Sekda.(42)