image

SM/Dian Aprilianingrum KETERANGAN PERS : Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi keterangan pers seusai menyampaikan pidato ilmiah pada acara wisuda sarjana dan pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu (23/9).(24)

24 September 2017 | Berita Utama

Kapolri: Sensitif, Isu Komunisme Jangan Diungkit Lagi

PURWOKERTO- Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta semua pihak tidak mengangkat dan mengungkit lagi isu-isu sensitif semacam komunisme di tengah masyarakat. Semua pihak harus bisa menahan diri, apalagi sekarang menjelang pilkada serentak 2018 dan Pileg-Pilpres 2019, sehingga pengangkatan isu tersebut bisa menjadi hal yang kontraproduktif. ”Sebaiknya semua pihak menahan diri, jangan menampilkan isu ini di tengah situasi kita yang rentan, mau ada pilkada, mau ada pilpres, mau ada peringatan G30S PKI,” katanya usai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (23/9).

Menurut Kapolri, ideologi komunisme di kancah global sudah meredup. Bahkan, kata dia, Rusia dan Tiongkok sudah mengarah kepada sistem kapitalis. Di Indonesia, lanjut Tito, prinsip yang dipegang kepolisian adalah berpegang kepada aturan hukum, yakni Tap MPRS dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang melarang penyebaran ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. ”Sepanjang ada upaya penyebaran itu, Polri jelas akan menegakkan hukum,” tegasnya.

Terkait dengan peringatan peristiwa G30 S PKI pada 30 September, Kapolri mengharapkan semua pihak menahan diri untuk tidak mengangkat isu itu karena dapat membuka luka lama. Hal itu bukan berarti melupakan sejarah, namun ada waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal tersebut. ”Kembalikan saja ke penegakan-penegakan hukum. Kalau ada informasi tentang penyebaran ideologi, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum,” katanya.

Lebih lanjut dia menyatakan, sebaiknya semua pihak lebih sensitif dan melihat konteks. Setiap membicarakan isu harus dilihat konteksnya, apakah produktif atau kontraproduktif. ”Kira-kira akan banyak bermanfaat bagi masyarakat atau justru kurang bermanfaat.”

Ia mengingatkan, bangsa-bangsa lain sudah bicara soal kompetisi antarnegara. Ini artinya, lanjut dia, negara-negara tersebut solid di dalam sehingga akan lebih mampu bersaing dengan negara lain. Sementara, negara yang ”cakar-cakaran” atau tidak solid di dalam, akan kalah dalam persaingan itu. Karena itu, Kapolri mengajak semua elemen bangsa Indonesia solid dan saling menguatkan. Hal itu juga dia ingatkan saat menyampaikan pidato ilmiah.

Menurut Kapolri, Indonesia berpotensi menjadi negara dominan atau berpengaruh di dunia. Untuk menuju cita-cita tersebut harus didukung oleh terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan. ”Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen pada 2030 akan menjadi negara lima besar. Bahkan tahun 2045, apabila bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi lima persen, dapat menjadi peringkat keempat,” jelasnya. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, isu terkait Partai Komunis Indonesia selalu ramai setiap tahun mendekati 30 September. Namun, menurutnya, isu PKI tahun ini berhubungan dengan tahun politik pada 2019. ”Setiap tahun, isu PKI pasti ramai. Jadi Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena tahun politik 2019. Ada hubungan dong, pasti,” kata Said.

Menurut dia, isu tersebut tidak mempan bagi bangsa yang sudah dewasa. ”Kalau bangsa sudah dewasa, nggak mempan. Itu kan merupakan sejarah kita, tragedi-tragedi itu sejarah kita. Jadi nggak boleh semua itu sejarah (terulang). Mari kita ambil hikmahnya saja,” ujarnya.

Film Baru

Sementara itu, aktris senior Jajang C. Noer setuju wacana Presiden Joko Widodo yang ingin membuat film baru tentang peristiwa G30S/PKI. Namun, istri sutradara film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, mendiang Arifin C Noer itu, menyebut film baru tersebut harus ditunjang data-data terkini yang ditemukan setelah masa pemerintahan Orde Baru. ”Seperti bagian penganiayaan. Menurut forensik UI (Universitas Indonesia) ketika itu tidak terjadi penganiayaan (terhadap para jenderal TNI AD),” tutur Jajang usai diskusi Populi Centre bertajuk ”Tentang Film Itu...” di Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9).

Dia menjelaskan, film besutan suaminya dulu digarap dengan sumber informasi dan data yang minim. Hal itu terjadi karena tidak banyak orang yang mau memberi informasi terkait riwayat PKI, terutama perihal Dipa Nusantara Aidit selaku Ketua Comite Central PKI. Dulu, kata Jajang, orang yang sebenarnya tahu tentang PKI lebih memilih diam karena takut mendapat perlakuan kurang baik. Hal senada dikatakan aktris senior Christine Hakim. Dia juga setuju pembaruan film itu agar lebih mudah dipahami generasi muda. ”Saya sangat menyambut baik ide Pak Jokowi untuk membuat reproduksi peristiwa sejarah, tentunya sejauh itu tetap berpegang kepada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.(G22,cnn,dtc-18)