13 September 2017 | Hukum

Kubu Buni Yani Permasalahkan Pasal 32 UU ITE

BANDUNG- Pasal mengubah konten yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE menjadi salah satu fokus yang disorot dalam pemeriksaan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra pada persidangan Buni Yani kasus di PN Bandung, Selasa (12/9). Pasal itu didakwakan terhadap Buni Yani disamping Pasal 28 yang mengatur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait postingannya atas pidato mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu. Sempat ditolak jaksa penuntut, Yusril yang hadir sebagai saksi ahli kemudian menjelaskan pandangannya. “Meski dihadirkan penasihat hukum Buni Yani, saya tak memihak,’’tandasnya setelah persidangan.

Dalam keterangannya, Yusril secara implisit menyatakan bahwa perbuatan Buni Yani dalam postingannya tak bisa dikenakan pidana. Dia menyebut postingan yang dilakukan tak sampai mengubah konten yang berasal dari informasi yang bersifat publik.

Tafsir Pidana

‘’Itu boleh dikutip, dan biasa dalam sosmed paham digunakan untuk maksud lebih fokus, yang ditujukan ke arah mana, kutipannya ke mana, seperti ketentuan tulisan akademik dalam mengutip, dan ini tak ada aspek pidananya kecuali ditafsirkan,’’tandasnya.

Dia menambahkan, sepanjang material unggahan di sosial media tak menimbulkan sejumlah dampak memang tak bisa dipidana. Lain halnya ketika muatan dalam sosmed itu memang menjungkirkan fakta yang ada. ‘’Sepanjang dia tak memutarbalikkan fakta dan menimbulkan kebencian, fitnah, dan tak seperti yang dimaksudkan orang yang menulis pertama kali kemudian dikutip orang kedua, tak ada unsur pidananya,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Buni Yani didakwa mengubah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan menghapus kata ‘pakai’. Selain itu, Buni Yani didakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini berkaitan dengan posting Buni Yani di Facebook.(dwi-50)