image

TRUK PASIR: Truk angkutan pasir setelah mengambil pasir dari lereng Gunung Merapi melintas di jalan lingkar selatan. (Foto suaramerdeka.com/Achmad Hussain)

13 Oktober 2017 | 21:38 WIB | Solo Metro

Kru Truk Pasir Keberatan Pajak Baru

  • - Pajak Galian C Klaten Rp 125.000

KLATEN, suaramerdeka.com- Pengusaha dan kru truk angkutan bahan tambang galian C di Kabupaten Klaten mengeluhkan kenaikan pajak jadi Rp 125.000/ rit.

Bono, kru truk pencari pasir mengatakan, rencana Pemkab itu membuat warga yang bergerak di penambangan pasir resah. Sebab dengan pajak semula Rp 25.000 menjadi Rp 125.000 dikhawatirkan berdampak naiknya harga material pasir. Saat ini harga pasir dari lokasi penambangan sudah Rp 600.000 per rit. 

''Apabila pajaknya dinaikkan, harga pasir bakal naik sampai Rp 800.000 atau Rp 1 juta per rit di lokasi tambang,'' jelasnya, Jumat (13/10). 
Naiknya harga itu bisa memicu menurunnya permintaan pasir di masyarakat. Akibat jangka panjang pengusaha tambang, pengusaha truk dan kru bisa menganggur. 

Padahal mayoritas berbisnis itu dengan modal pinajaman bank yang harus membayar angsuran. Kalaupun  pajak tidak ditarik di lokasi penambangan, dampaknya sama saja. Mau tidak mau truk harus menaikkan harga jual pasir sebab ditarik di 

Selama ini untuk mengangkut satu rit, kru hanya mendapat Rp 300.000. Uang sebesar itu dikurangi solar Rp 200.000 dan jasa tukang bongkar dikurangi Rp 20.000. Praktis tersisa penghasilan Rp 75.000.

Tunggu Keadaan

Untuk mencari pasir di luar wilayah Klaten, lanjut Bono, tidak mungkin sebab harga di Sungai Gendol, Sleman, DI Yogyakarta sudah Rp 750.000.

Sementara dari Boyolali tidak terlalu laku meski harga lebih rendah. Joko, pengusaha truk pasir lain mengatakan ada kabar semua akan mogok
dan demo di hari pertama. 

''Sosialisasi sudah kami terima dan lebih baik berhenti menunggu perkembangan daripada rugi karena pembeli tidak ada,'' ungkapnya. 

Kebijakan Pemkab dinilai meresahkan sebab tidak mendengar aspirasi masyarakat. Kabid Pendapatan Asli Daerah BadanPengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Klaten, Rizqan Iryawan, menjelaskan pajak baru itu tetap diberlakukan sesuai rencana untuk melaksanakan SK gubernur dan SK Bupati.

'' Tim intensifikasi akan menggelar rapat 13 Oktober,'' terangnya. 

Pemkab sudah menerima surat keberatan dari pengusaha tetapi  tidak akan mengundurkan pelaksanaan.

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN19 )