image

Foto Istimewa

13 Oktober 2017 | 19:14 WIB | Nasional

BPJPH Harus Tetapkan Standar dan Prosedur yang Profesional

JAKARTA, suaramerdeka.com- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang baru saja diresmikan harus menetapkan standar dan prosedur-prosedur yang professional.

Menurutnya, perlu penataan organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia. Dia juga berpendapat, BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi halal. 

''BPJPH harus memastikan protap (prosedur tetap) dan prosedurnya benar-benar profesional sehingga orang akan yakin dengan badan tersebut,'' ujar Sodik, Jumat (13/10).

Politikus Partai Gerindra ini juga menyinggung soal anggaran. Menteri Agama harus segera mengusulkan anggaran untuk BPJPH. Karena sudah menjadi sebuah badan tersendiri maka otomatis harus ada peningkatan anggaran.

''Anggarannya tahun ini hanya Rp 17 miliar, kasihan BPJPH. Kita nanti usulkan untuk ditingkatkan atau dinaikan anggaran untuk badan ini,'' kata Sodik.

Dia juga mengingatkan, BPJPH harus melakukan sosialisasi tentang tugas badan ini, serta pentingnya jaminan produk halal harus lebih ditingkatkan, disbanding sebelumnya ketika masih ditangani oleh MUI. Hal itu semata ditujukan agar masyarakat dan dunia usaha paham tentang kehalalan sebuah produk. Terlebih lagi produk berbentuk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang harus menjadi prioritas BPJPH.

''Terakhir yang juga sangat penting yang harus dilakukan BPJPH adalah membangun dan menjaga transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga tersebut,'' tegasnya. 

Diketahui, Rabu (11/10), pemerintah melalui Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudddin secara resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang sejak tahun 1986 dijalankan oleh MUI (Majelis ulama Indonesia). Pembentukan BPJPH ini sebagai amanat undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH inilah yang nantinya akan mengelola proses administrasi terhadap pendaftaran sertifikasi halal sebuah produk. 

(Mahendra Bungalan /SMNetwork /CN19 )