image

Foto: Istimewa

13 Oktober 2017 | 17:42 WIB | Pilkada Serentak

Golkar-PDI Perjuangan Berkoalisi, Figur Tunggu Putusan DPP

BANDUNG,suaramerdeka.com- Partai Golkar dan PDI Perjuangan Jabar resmi berkoalisi di Pilgub 2018. Siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada pesta demokrasi lima tahunan itu tahun depan diserahkan ke DPP partai masing-masing. Hanya saja, pengurus partai di provinsi itu berharap pengurus pusat mempertimbangkan keputusan tersebut. Terlebih langkah sinergi itu tak terlepas dari perintah DPP.

Kesepakatan berkoalisi kedua partai besar itu dirilis Jumat (13/10) di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jabar, Jalan Pelajar Pejuang Bandung. Pucuk pimpinan partai yakni Ketua Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Tubagus Hasanuddin langsung menyampaikannya.

"Kami berkoalisi tak lagi kabupaten dan kota, tapi juga di Pilgub. Tapi untuk posisi satu siapa, yang kedua siapa, kita serahkan ke DPP, kita taat dan tunduk atas calon yang ditetapkan dan siap memenangkannya," jelas Hasanuddin.

Sekretaris PDI Perjuangan Jabar, Abdi Yuhana menambahkan bahwa DPP bakal segera mengumumkan jagoannya. Sebelumnya, 4 figur sudah mendaftar dalam proses penjaringan yakni Anggota DPR, Puti Guntur Sukarnoputri, Bupati Majalengka, Sutrisno, Sekda Jabar, Iwa Karniwa, dan Abdy sendiri. "Sebelumnya keempat orang itu sudah menjalani tahapan fit and proper test. Jadi tunggu saja minggu depan ada kejutan, kalau tak ada salah Jatim dulu yang diumumkan," jelasnya.

Dedi Mulyadi yang merupakan kandidat gubernur dari partai beringin menyatakan bahwa keputusan berkoalisi dengan partai banteng dalam lingkaran merupakan realisasi perintah DPP. "Dalam rapat pleno 8 Oktober lalu, kami diperintahkan untuk membangun koalisi, dan saya jawab butuh satu bulan tapi ternyata kurang dari dua pekan, koalisi sudah terwujud, jadi tugas saya cari mitra, sudah selesai," tandasnya.

Dalam kaitan itu, Bupati Purwakarta itu secara implisit meminta DPP untuk menghargai kemunculan figur di daerah. Caranya adalah dengan memberikan kepercayaan terhadap kader internal. "Sebagai salah satu sumber untuk mengisi kepemimpinan nasional, semestinya dapat menampilkan kader internal," jelasnya. 

(Setiady Dwi /SMNetwork /CN38 )