image

Ilustrasi: Istimewa

13 Oktober 2017 | 16:51 WIB | Nasional

Gemuknya Jajaran Direksi PLN Bukti Pemborosan Anggaran

JAKARTA,suaramerdeka.com- Indonesian Audit Watch (IAW) menilai, gemuknya jajaran jajaran Direksi PLN (Persero) dibawah kendali Sofyan Basir yang tadinya 5 orang menjadi 13 orang merupakan pemborosan anggaran.

"Ini pemborosan. Jumlah Direksi dijaman Nur Pamudji dan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan cukup hanya 5 orang, namun sekarang malah menjadi 13 orang. Di jajaran Direksi ada 7 orang Direktur Bisnis Regional dan 2 Direktur Pengadaan lalu dibawah mereka menjadi harus ada 40an orang Kepala Divisi. Begitu juga kantor Wilayah. Dahulu, termasuk Dilli, hanya ada 10 orang, namun sekarang hampir di tiap provinsi ditempatkan Kanwil," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar di Jakarta, Jumat (13/10).

Menurut dia, Kanwil membawahi Unit Induk Pembangunan (UIP), dahulu hanya 5 orang sekarang 16. Dan General Manager (GM) yang dahulu hanya 15, sekarang 54 orang.

Padahal sekarang era komputerisasi dan digital yang membuat peran manusia semakin berkurang, tapi itu tidak berlaku bagi Sofyan Basir.

"Ukuran kedua, bisa jadi karena dia mampu menempatkan 'orangnya'  diposisi keuangan, SDM, pengadaan dan satuan pemeriksa interen (SPI) . Ini jarang bisa dilakukan oleh seorang Dirut pasca presiden SBY," tambah dia.

Gaji, biaya operasional dinas, biaya perobatan, bonus dan potongan dana pensiun dinaikkan jor-joran, ini menjadi mungkin ukuran ketiga.

Parameter keempat lanjut Junisab, bagi Sofyan yang mantan Dirut BRI, mungkin karena Maxpower, anak usaha bank 'kaya' didunia, Standard Chartered ikut membangun dua PLTG sebesar 40MW.

Yang kelima, masih menurut Junisab, terjadi pendiaman kasus penggelembungan.  pembelian mesin untuk PLTD padahal resume kerugian PLN sampai sebesar Rp 141.004.354.110.

"Itu didiamkan Sofyan padahal sudah dilaporkan oleh tim SPI berinisial SDP melalui nota dinas nomor 00485/SPI.02.01/SPI/2015. Maka wajar bila  sedemikian banyak terjadi 'pemborosan' di BUMN kaya tersebut sampai kemudian beredar surat dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN," tambah mantan anggota komisi III DPR RI tersebut.
 

(Hartono Harimurti /SMNetwork /CN38 )