image

Foto: Kompas.com

12 Oktober 2017 | 22:48 WIB | Nasional

LBH Jakarta: Proses Pencabutan Moratorium Reklamasi Tidak Transparan

JAKARTA, suaramerdeka.com- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai keputusan pemerintah yang mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta tidak transparan.

“Proses tidak transparan. Dasar pencabutan tidak jelas. Dia bilang (Menteri Luhut-red) sudah disepakati. Lalu siapa yang menyepakati. Telah dicabut SK, nomor berapa dan kenapa bisa dicabut,” kata perwakilan dari LBH Jakarta, Nelson, seperti dilansir RRI, Kamis (12/10).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selain itu, beberapa pulau reklamasi masih dalam sengketa sehingga tidak tepat langkah pemerintah melanjutkan pembangunan di 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

“Beberapa pulau reklamasi masih sengketa. Jadi tidak bisa dibilang reklamasi dilanjutkan. Selain itu banyak aturan yang belum ada sebagai prasyarat dilakukan reklamasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil. Kemudian raperda tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Itu belum ada kajian lingkungan strategis,” tegasnya.

(RRI /CN41 )