image

PAPARAN: Kades dan lurah se-Karanganyar, mendengarkan paparan dari Komisioner KPU Karanganyar, dalam acara Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan PPK-PPS Bersama Lurah dan Kades se-Karanganyar di Hotel Tamansari, Kamis (12/10). (suaramerdeka.com/Irfan Salafudin)

12 Oktober 2017 | 17:20 WIB | Pilkada Serentak

KPU Karanganyar Segera Bentuk PPK dan PPS

  • Persiapan Pilkada 2018

KARANGANYAR, suaramerdeka.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar segera membentuk Badan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk keperluan Pilkada 2018. Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Budi Sukramto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan camat, serta kades dan lurah se-Karanganyar untuk keperluan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau PPK dan PPS berlangsung antara 12 Oktober hingga 11 November,” katanya, ditemui di sela kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan PPK-PPS Bersama Lurah dan Kades se-Karanganyar di Hotel Tamansari, Kamis (12/10).

Dimulai dari pendaftaran calon anggota PPK pada 12 Oktober, seleksi tertulis calon anggota PPK pada 22 Oktober dan pelantikan PPK pada 1 November. Selanjutnya, PPK merekrut anggota PPS, yang akan mulai bekerja pada tahapan pemutakhiran data pemilih pada Desember mendatang.

Budi mengatakan, ada beberapa syarat untuk menjadi anggota PPK mau pun PPS. Yakni WNI, minimal berusia 17 tahun, berijazah minimal SMA sederajat, mengisi formulir, dan melampirkan daftar riwayat hidup, serta membuat surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Selain itu, calon anggota PPK dan PPS juga membuat surat pernyataan belum pernah menjadi anggota PPK maupun PPS selama dua periode. “Maksud dua periode ini adalah periode pemilu 2005-2009 dan 2010-2014. Syarat ini merupakan regulasi dari KPU Pusat, setelah berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Menurutnya, pembatasan tersebut sebagai upaya regenerasi anggota PPK dan PPS, agar tidak muncul adanya Badan Penyelenggara Pemilu abadi, karena personelnya selalu orang yang sama.

Untuk memastikan tidak ada mantan anggota PPK dan PPS dua periode yang mendaftar, KPU akan melakukan pendalaman pada saat tes wawancara. Selain itu, hasil seleksi juga akan dimintakan tanggapan ke masyarakat, untuk memastikan calon pendaftar yang diterima sudah sesuai dengan regulasi diterapkan.

Budi menambahkan, pembentukan PPK dan PPS dilakukan berjenjang. “Rekrutmen PPK dilakukan KPU. Selanjutnya PPK terpilih merekrut PPS. Untuk rekrutmen PPS, KPU nanti akan memberikan guidance, agar pelaksanaannya sesuai aturan. Untuk PPK akan direkrut lima orang, sementara PPS tiga orang,” imbuhnya.

(Irfan Salafudin /SMNetwork /CN40 )