image

foto: istimewa

12 Oktober 2017 | 01:56 WIB | Suara Muria

Pendamping PKH Blora Belum Difasilitasi Motor Dinas

BLORA, suaramerdeka.com- Bupati Blora Djoko Nugroho meminta pendamping dan operator Program Keluarga Harapa (PKH) meningkatkan kinerjanya.

Bupati pun belum akan memberi sepeda motor kepada para pendamping PKH di Blora untuk menunjang kelancaran tugas mereka.

‘’Saya menyadari tugas pendamping dan operator PKH itu berat. Tapi jangan dulu meminta sepeda motor, tingkatkan kinerjanya dulu,’’ ujar Djoko Nugroho di acara rapat koordinasi tim teknis PKH se Kabupaten Blora di aula Bappeda, Rabu (11/10).

Menurut bupati, pemberian sepeda motor dipastikan akan membuat iri pihak lainnya. Apalagi, kata Djoko Nugroho, cukup banyak pelaksana pembangunan di Blora seperti perangkat desa yang juga membutuhkan sepeda motor untuk menunjang kegiatan. ‘’Kalau diberi, yang satu pasti iri. Apalagi keuangan daerah juga terbatas,’’ tandasnya.

Lebih lanjut Bupati Djoko Nugroho menyatakan, tugas berat diemban para pendamping dan operator PKH. Tak hanya memastikan dana bantuan telah diterima keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka juga bertugas membimbing dan memotivasi KPM mentas dari kemiskinan dan mandiri dengan usaha yang digeluti.

'’Dari 24.489 KPM, tahun lalu baru lima KPM yang mandiri. Kemudian meningkat lagi menjadi 13 KPM. Di tahun-tahun berikutnya harus lebih banyak KPM yang bisa mandiri,’’ kata bupati yang hobi menaiki motor trail ini.

Menurutnya, dengan mandiri, berarti menunjukan bahwa KPM tersebut telah bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Mereka pun tak lagi berstatus warga miskin. PKH sendiri merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat yang diperuntukan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Setiap KPM mendapatkan dana bantuan uang Rp 1,89 juta hingga Rp 2 juta pertahun. KPM terdiri dari lansia, ibu hamil, anak balita dan siswa SD-SMP.  

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Handoko mengemukakan, tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

‘’Tujuan dari rakor ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan serta pemikiran yang menjadikan PKH di Blora bisa dilaksanakan lebih bagus lagi,’’ tandasnya.

Menurutnya, jumlah tenaga pendamping PKH di Blora sebanyak 105 orang, operator PKH 6 orang dan koordinator PKH kabupaten satu  orang. Selain diikuti pendamping dan operator PKH, rakor diikuti pula camat dan sejumlah pejabat dari dinas terkait lainnya. 

(Abdul Muiz /SMNetwork /CN34 )