image

SEGERA DIHAPUS: Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan bakal segera dihapus berdasarkan Permendagri No 12 tahun 2017. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

11 Oktober 2017 | 19:39 WIB | Suara Muria

Nasib UPTD di Ujung Tanduk, Ini Usulan dari Rembang

REMBANG,suaramerdeka.com– Nasib Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan kecamatan berada di ujung tanduk. Berdasarkan Permendagri No 12 tahun 2017 dan PP No 18 tahun 2016, lembaga yang selama ini menjadi perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) kabupaten itu terancam dihapus.

Berdasarkan informasi yang beredar di Dindikpora Kabupaten Rembang, penghapusan UPTD di tiap kecamatan harus sudah dilaksanakan paling lambat Oktober 2017 ini. Sehingga dibutuhkan langkah cepat untuk menentukan kebijakan tersebut.

Sebagai langkah ke sana, 14 Kepala UPTD di Kabupaten Rembang, Rabu (11/10) dikumpulkan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rembang. Mereka mendapatkan pengarahan dan menggelar rapat terkait kemungkinan arah kebijakan setelah penghapusan UPTD.

Kepala UPTD Kecamatan Bulu, Suparman menyatakan, dalam pertemuan kemarin secara garis besar ada dua pilihan yang mengemuka soal sikap terhadap Permendagri Nomor 12 tahun 2017. Dua hal itu menjadi salah satu pilihan yang bisa menjadi solusi pelaksanaan organisasi pendidikan di tingkat kecamatan.

Pilihan pertama adalah menggabungkan dua UPTD menjadi satu. Artinya, jika regulasi itu diberlakukan maka di Kabupaten Rembang hanya ada tujuh UPTD saja. Jika pilihan ini dipilih, maka jabatan Kepala UPTD tetap IVA serta memiliki Kepala Tata Usaha (TU).

Sedangkan pilihan kedua yang disampaikan adalah tidak mengurangi jumlah UPTD di Kabupaten Rembang. Tetapi, secara kepangkatan Kepala UPTD turun dari VIA menjadi IVB. Selain itu, Kepala UPTD tidak akan lagi didampingi oleh Kepala TU.

"Kalau kami, selaku Kepala UPTD lebih cenderung ke pilihan penggabungan UPTD, pangkat masih sama IVA serta memiliki Kepala TU. Saat ini masih dalam kajian hingga 20 Oktober 2017 harus sudah disampaikan. Perlu adanya pembahasan, termasuk beban kerja," terang Suparman.

Menjadi Pembahasan

Sementara itu, Sekretaris Dindikpora Kabupaten Rembang, Mardi menegaskan, tentang penghapusan UPTD di kecamatan masih menjadi pembahasan. Perlu ada pembahasan bersama antara semua pihak terkait untuk menyikapi regulasi tersebut.

Menurut Mardi, penghapusan UPTD di kecamatan akan membawa kesulitan, terutama terkait koordinasi satuan pendidikan di pedesaan dengan kabupaten. Sehingga, realisasi aturan tersebut juga harus dibarengi semacam pembentukan pokja di kecamatan untuk mempermudan koordinasi satuan pendidikan dengan Dindikpora.

"Entah apa namanya, kalau memang UPTD dihapus tetap harus ada semacam pos untuk koordinasi antara sekolah TK dan SD di pedesaan dengan kecamatan. Kalau pos itu tidak ada, kasihan sekolah yang di pedesaan," paparnya.

Terkait dengan nasib Kepala UPTD jika nanti lembaga itu dibubarkan, Mardi enggan berkomentar. Menurutnya hal itu bukan lagi menjadi kewenangannya lantaran berada di bawah aturan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Dinas terkait akan duduk bersama dengan UPTD membicarkan masalah ini. Untuk penataan dan penempatan Kepala UPTD saat lembaga itu dihapus, menjadi kewenangan BKD Rembang," tandasnya. 

(Ilyas al-Musthofa /SMNetwork /CN38 )