image

SUDAH BEROPERASI: Salah satu bagian bangunan yang ada di dalam kawasan pabrik semen milik PT Semen Indonesia, di Desa Kadiwono Kecamatan Gunem yang kini sudah beroperasi secara komersial. (suramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

01 Oktober 2017 | 16:10 WIB | Liputan Khusus

Menanti Bom Waktu Pro Kontra Pabrik Semen Rembang

REMBANG, suaramerdeka.com –Pro kontra keberadaan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Desa Kadiwono Kecamatan Gunem terus saja mengalir. Polemik antara kubu pendukung dan penolak pabrik masih saja bermunculan ke permukaan hingga menjelang akhir 2017 ini.

Seolah tidak ada kata sepakat bagi masyarakat Rembang secara utuh, apakah keberadaan pabrik itu penting atau tidak bagi hajat hidup orang banyak di kota garam ini. Nyatanya, suara pendukung pabrik semen masih terdengar nyaring menginginkan perusahaan plat merah itu tetap eksis di Rembang.

Dukungan terhadap pabrik semen didasari oleh keyakinan pengentasan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Rembang. Selain itu, tentu saja operasional pabrik semen diharapkan juga akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rembang.

Apalagi, saat ini Rembang termasuk tiga besar daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah di Jateng, bersama Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri. UMK Rembang 2017 hanya dipatok sebesar Rp 1.408.000, jauh di bawah Kudus yang mencapai Rp 1.740.900.

Di sisi lain, kelompok penolak semen yang di antaranya tergabung dalam wadah Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) masih tetap konsisten menolak operasional pabrik semen di Kecamatan Gunem. Belakangan, aksi penolakan kembali menyeruak ke permukaan dengan aksi turun di jalan.

Dalam September kemarin, sedikitnya dua kali warga penolak semen menggeruduk kantor Sekretariat Daerah (Setda) Rembang untuk menyuarakan aspirasi. Mereka yang didominasi oleh kalangan perempuan paruh baya asal Desa Timbrangan dan Tegaldowo Kecamatan Gunem itu meminta agar PT Semen Indonesia menghentikan operasionalnya.
 
CAT Watuputih

Salah satu alasan mendasar yang terus disampaikan adalah kekhawatiran rusaknya sumber air bawah tanah saat pabrik semen menambang dan beroperasi di sana. Lantaran kelompok penolak meyakini, area penambangan pabrik semen berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang menjadi kawasan imbuhan air.

Massa juga meminta agar pemerintah dan PT Semen Indonesia bertindak nyata mengikuti hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK) maupun Kantor Staf Kpresidenan (KSP) pada April 2017 lalu. Kubu penolak semen juga menilai, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) No 543.32/1529 dan izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Ganjra Pranowo cacat hukum.

"Kami memandang izi yang diterbitkan cacat hukum, karena tidak mengakomodir kepentingan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan," kata seorang tokoh penolak semen, Dullah saat demonstrasi terakhir di Rembang, September kemarin.

Ledakan-ledakan kecil dari kubu penolak semen bisa saja menjadi besar jika pihak-pihak terkait tidak mengelola dan mengatasinya dengan benar. Memang dari informasi banyak pihak, keberadaan penolak pabrik semen disebut lebih kecil dari pada pendukung.

Namun, bukan berarti mereka bisa disepelekan. Berapapun jumlahnya, penolak semen tetap adalah warga Kabupaten Rembang yang patut didengar aspirasinya. Faktanya juga, baik Pemkab Rembang maupun PT Semen Indonesia masih terbilang gagal melakukan pendekatan kepada mereka sehingga serujuk soal berdirinya pabrik semen.

Bom Waktu

Tidak menutup kemungkinan kalangan penolak semen yang masih saja membara semangatnya akan menjadi bom waktu di kemudian hari jika, pihak terkait tidak mampu mencarikan solusi atas pro kontra ini. Bom waktu itu boleh saja ledakannya kecil. Namun, saat ledakan kecil itu meledak di saat yang tepat, tentu tetap akan berdampak besar bagi investasi triliunan rupiah yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

Kabar terbaru dari pabrik, PT Semen Gresik sebagai pengelola pabrik PT Semen Indonesia di Gunem sudah melakukan produksi komersial sejak Juli 2017 lalu. Hanya, mereka belum menambang sendiri melainkan membeli material dari penambang di sekitar Gunem.

Dari kapasitas 3 juta ton per tahun, saat ini PT Semen Indonesia baru mampu menggunakan sekitar 40-50 persen dari kapasitas tersebut. “Misalnya ada teman-teman yang keberatan karena (khawatir) merusak sumber air, mbok kami diberik kesempatan, apakah benar hal itu. Penambangan (Gunem) sudah sejak 1995,” papar Sekretaris PT Semen Indonesia, Agung Wiharto, Minggu (1/10).

Pegiat lembaga sosial di Kabupaten Rembang, Sunarto tetap berharap, tetap ada pendekatan dari pihak terkait kepada kalangan penolak pabrik semen. Sebab, jika tidak ada pendekatan yang baik dikhawatirkan aksi mereka dalam menyuarakan pendapat tentang penolakan pabrik semen akan terus berlanjut. 

(Ilyas al-Musthofa /SMNetwork /CN38 )