image

MENCEGAH TERORISME : Baliho berukuran besar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengajak masyarakat untuk ikut mencegah aksi terorisme dipasang di perbatasan antara Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Slamet Riyadi, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura. (suaramerdeka.com / Asep Abdullah)

30 September 2017 | 08:12 WIB | Liputan Khusus

Saat Daerah Ikut “Mematikan” Sel Terorisme

  • Melalui Jagongan dan FKUB

Upaya pencegahan secara dini terhadap paham radikal dan terorisme yang mengincar masyarakat terus digelorakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bahkan cara-cara kreatif pun diterjemahkan pemangku kebijakan di daerah, berikut laporannya:

STIGMAnegatif yang muncul usai rentetan penangkapan, penggeledahan hingga olah tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana terorisme di Solo Raya, menjadi pekerjaan rumah. Diantaranya Kabupaten Sukoharjo.  Bagaimana tidak, Kota Makmur (sebutan Sukoharjo) harus menerima pil pahit. Padahal pelaku yang memiliki paham bertentangan dengan Pancasila itu, bukan warga aseli. Tetapi pendatang yang diketahui menyewa indekos, ngontrak hingga tinggal di rumah mertua yang tidak tahu apa-apa.

Dalam dua tahun ini, dalam catatan suaramerdeka.com, ada tiga hingga empat kasus aksi terorisme yang ditangani Detasmen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan Polres Sukoharjo. Seperti penangkapan dan penggeledahan Heriyanto alias Hasan, pria yang diduga sebagai penyedia motor bagi pelaku bom bunuh diri Mapolresta Solo oleh Nur Rohman menjelang Idul Fitri, di rumah mertua, Warno Kusnanto (60), di Dukuh Brojodipan RT 1 RW 4, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura pada Selasa 19 Juli 2016.

Lima bulan kemudian Senin, 12 Desember 2016, kabar mengejutkan datang kembali. Di mana Tim Burung Hantu menangkap dan menggeledag kamar indekos terduga teroris KF (22) yang terlibat bom panci istana di Dukuh Keputren RT 2 RW 8, Kelurahan/Kecamatan Kartasura. Belum berhenti, kejadian serupa menyasar kembali Senin 29 Mei 2017. Adalah terduga WYD (30) yang masuk jaringan Nur Solihin, ditangkap di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto digeledah di Desa Cemani, Kecamatan Grogol.

Adanya rentetan kasus itu, membuat berbagai kalangan prihatin. Bahkan sedih. Diantaranya Suripto yang diamanahi menjadi Ketua RT 2 tempat KF menyewa indekos. Dua bulan sebelum penangkapan, KF yang berstatus mahasiswa kala itu, datang untuk mengikuti pendataan administrasi sebagai pendatang di lingkungan RT. Tidak ada kecurigaan. Bahkan kabar keterlibatan KF pun sempat diragukannya. “Kami ambil pengalaman itu. Pendataan saja tidaklah cukup,” terangnya, Sabtu (30/9).

Mengubah Stigma

Melihat kondisi itu, membuat Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi yang baru beberapa bulan menjabat, tancap gas. Dia mengkau akan lebih fokus menangani stigma negatif yang menyasar Kota Makmur sebagai sebutan salah satu daerah di Solo Raya yang menjadi “kampung terorisme”. Bahkan dia menyambut gembira program BNPT berupa kearifan lokal sebagai salah satu ujung tombak untuk memangkas paham radikal dan terorisme. “Berarti kan sejalan. Kami menerjemahkan itu,” ungkapnya.

Mantan Kasubditregident Ditlantas Polda Metro Jaya itu menuturkan, sebenarnya secara otomatis stigma negatif luntur. Menurutnya, tidak mungkin perekonomian dan kemajuan di Kota Makmur berkembang pesat jika dicap menjadi “kampung terorisme”. Buktinya perusahaan bertaraf nasional hingga internasional terus tumbuh. “Tapi kami tidak berhenti. Kami ciptakan cara kreatif. Diantaranya Jagongan Ringan Ngobrol Kamtibmas (Jaring Kangmas) dan wedangan santai pinggir jalan,” tuturnya.

Menurutnya, jagongan yang digelar rutin di 12 kecamatan mengajak forum kerukunan umat beragama (FKUB), tokoh agama, pejabat lintas kabupaten hingga desa dan masyarakat biasa dianggap menuatkan kearifan lokal. Begitu juga dengan wedangan bersama komunitas anak muda dan pegiat berbagai lintas bidang. Di dalamnya lanjut Iwan, ibarat satu paket. “Kerukunan lintas agama tercipta, begitu juga solidaritas bersama. Bahkan juga muncul program untuk masyarakat guna menunjang ekonomi dan sosial saat acara. Dengan itu saling terbuka, maka kami yakin mematikan sel terorisme,” aku dia.

Setali tiga uang, Pemkab Sukoharjo pun terus bergerak menjadi bagian penting dalam memberantas paham radikal dan terorisme yang bisa menyasar siapa saja. Bagi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gunawan Wibisono, Pemkab menjaga erat-erat hubungan pemerintah dengan pondok pesantren, tokoh agama dan RT/RW. Dia memaparkan, jika Pemkab tidak memberi ruang sedikitpun terhadap paham-paham perusak. “Pelaku yang beberapa kali tertangkap, bukan warga Kota Makmur. Maka kami mengajak beberapa bagian itu jadi ujung tombak pemberantasan paham radikal dan terorisme. Kami tekankan, jika local wisdom sebagai gerakan bersama penanggulangan,” paparnya.

Dia melanjutkan, tidak hanya roadshow untuk melakukan sosialisasi bahaya penyebaran paham radikal dan terorisme ke lembaga. Baik lembaga dakwah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga sekolah. Tetapi komunikasi rutin bertajuk Merajut Perbedaan Menuju Persatuan dan Kesatuan digelar di Pendopo Pemkab. “Kami ajak tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan stakeholder meng-upgrade program-program pemangkasan paham radikal melalui forum. Dampak positifnya itu terasa,” kata dia.

Kokohkan Konsep Desa

Dalam pandangan Pakar Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Tri Kartono, konsep kearifan lokal bisa menjadi salah satu senjata ampuh untuk mematikan sel terorisme yang menyasar di daerah. Hanya saja karena paham radikal yang muncul akibat hasil dari interaksi lokal dan global (luar negeri), maka pemangku kebijakan di daerah harus bisa melihat tanpa batas. “Artinya, mencari cara yang khas. Salah satunya itu mengembalikan konsep desa yang sesungguhnya,” jelasnya.

Kenapa demikian, karena menurut Ketua Laboratorium Sosilogi (KLS) itu, konsep desa yang sesungguhnya dengan kearifan lokalnya mampu mempersempit ruang gerak teroris. Selama ini lanjut Drajat, pelaku teroris berusaha menyembunyikan identitasnya rapat-rapat di tengah tempat tinggalnya, sehingga berpindah-pindah. “Jadi masyarakat harus bisa membuat tempat tinggalnya tersebut, tidak menjadi tempat yang aman bagi tumbuhnya paham radikal dan terorisme,” timpal dia.

Dia menambahkan, unsur lokal menjadi bagian yang bisa menolak munculnya paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila itu. Berdasarkan kajiannya, banyak warisan leluhur di desa yang perlahan luntur, sehingga menjadi celah bagi teroris untuk bermukim. “Tekankan solidaritas mekanik (masyarakat ibarat keluarga). Guyub, rukun dan saling berkunjung pada tetangga lama dan baru dikuatkan. Kan akan ketahuan siapa si A, siapa si B. Apa yang dikerjakan, bagimana kehidupannya dan lainnya. Jangan sampai tetangga sendiri tidak tahu track record-nya,” imbuhnya.

(Asep Abdullah /SMNetwork /CN26 )