image

Foto: suaramerdeka.com/Hartono Harimurti

14 September 2017 | 18:12 WIB | Nasional

Honorer K2 Sesalkan Sikap Saling Lempar Menteri

JAKARTA, suaramerdeka.com -Ketua Audiensi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baiti sangat menyayangkan sikap para menteri Kabinet Kerja, yang hanya bisa saling lempar bola, di saat perwakilan dari FHK2I beraudiensi dengan para menteri tersebut.

"Dalam upaya untuk memperjuangkan nasib kami yang belum jelas pengangkatannya, walaupun sudah mengabdi sekian lama, Maka perwakilan kami bertanya kepada Menkeu, Men PAN RB dan Menkumham. Tapi mereka saling lempar. padahal kami ingin tanya, apakah negara benar tidak punya uang untuk mengangkat kami, lalu Menkeu bilang bolanya ada di Men PAN RB, Men PAN bila ada di Menkumham, dan juga sebaliknya. Kami jadi bingung," kata Nur Baiti, dalam diskusi bertema "Rekrutmen CPNS, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Pressroom Komplek Parlemen, Kamis (14/9).

Menurut dia, honorer K2 juga sudah pernah melakukan tes tertulis menggunakan LJK, pada tanggal 3 November 2013, dan diberikan pengumuman pada tanggal 10 Februari 2014, Anehnya pengumumannya ditunda sampai 9 kali, dan banyak kejanggalan tentang mereka yang lulus tes tersebut.

Pertama soal status K2. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, K2 yang dinyatakan lulus tes tersebut ini tidak berhak disebut K2, karena perlu diketahui, bahwa K2 itu adalah tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD tetapi masa kerjanya terhtung paling lama sejak 1 Januari 2005, jadi kalau ada yang 2 Januari 2005 itu bukan K2. Kedua ada CPNS yang jelas tidak ikut ujian karena saat itu sedang hamil dan terjadi kontraksi, dan ada pula yang gila, tapi mereka malah lulus.

"Kami terus berjuang, tak pernah putus asa. Kami memang sadar, bahwa PP 56 dan 48, yang memayungi kami itu memang sudah berakhir tetapi dengan bantuan Komisi II, kami bisa masuk celah, karena kalau dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN, red) Nomor 5 tahun 2014, kami sudah tidak ada namanya. Tapi perlu kami tegaskan kepada pemerintah bahwa Honorer K2 ini bukan barang rongsokan, yang bisa dibuang kapan saja, Kami punya masa pengabdian belasan bahkan puluhan tahun, punya pengalaman kerja, karena kami juga bekerja seperti PNS biasa. Pekerjaan kami di lapangan itu 100% sama dengan PNS," papar Nur.

Adanya perekrutan 17928 PNS baru oleh pemerintah juga dia pertanyakan. Hal ini karena keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Men PAN RB, jelas menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan merekrut PNS sebelum revisi UU ASN selesai. Namun ternyata pemerintah tetap merekrut PN baru dan meninggalkan 439 ribu lebih Tenaga Honorer K2.

"Kami tentu kecewa, kok sepertinya pemerintah tidak melihat masalah kami, yang belum selesai juga. Masalahnya belum selesai tapi melah buka rekrutmen baru. Mengapa potensi kami tidak dilihat sama sekali. Kami butuh konsistensi pemerintah," pungkas dia.

(Hartono Harimurti /SMNetwork /CN38 )