image

Foto: Istimewa

14 September 2017 | 17:30 WIB | Nasional

Fadli Zon: Surat Bukan Intervensi ke KPK

JAKARTA, suaramerdeka.com -Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait pemberitaan surat pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto. Fadli menilai, surat tersebut bukan bentuk intervensi. 

Dia menegaskan, surat itu adalah surat biasa, sekadar meneruskan pengaduan anggota masyarakat kepada instansi terkait. Karena aspirasi dan pengaduan yang disampaikan terkait dengan ranah kewenangan KPK, maka aspirasi itu kemudian diteruskan kepada KPK.

"Hanya, karena kebetulan pengadunya adalah Drs. Setya Novanto, tanggapan mengenai surat itu akhirnya jadi ditafsirkan macam-macam dan bikin gaduh. Silakan Anda baca saja isinya. Tidak benar jika surat itu dianggap ingin mengintervensi KPK," kata Fadli melalui pernyataan tertulisnya, kemarin. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga perlu menjelaskan duduk perkara dan kronologinya, agar tidak muncul persepsi liar. Sebagai pimpinan DPR, Fadli mengaku biasa menerima pengaduan masyarakat, yang kemudian akan diteruskan kepada instansi dan lembaga-lembaga terkait.

Dia mengatakan, kegiatan meneruskan aspirasi semacam itu sesuai dengan UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 81 menyebutkan, anggota DPR memang berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Dan tiap pimpinan DPR juga menjalankan fungsi itu, sesuai dengan bidang yang dibawahinya.

Kebetulan, kata Fadli, dirinya membawahi bidang politik, hukum, dan keamanan. Itu sebabnya kenapa pengakuan Novanto itu masuk ke meja dirinya. 

"Terkait dengan surat DPR kepada KPK itu, Sekretariat Korpolkam DPR pekan lalu menerima sebuah surat pengaduan dan aspirasi bertanggal 7 September 2017 dari Drs. Setya Novanto. Isinya, sebagaimana yang kemudian dilampirkan juga dalam surat kepada KPK, berisi permohonan kepada Pimpinan DPR RI agar meneruskan pemberitahuan dan aspirasinya kepada KPK terkait proses hukum pra-peradilan yang sedang diajukannya. Ia meminta agar KPK menghormati dan menunggu proses pra-peradilan itu selesai sebelum memeriksa dirinya," katanya. 

Fadli juga merasa ada persoalan untuk meneruskan pengaduan itu kepada KPK. Menurutnya, surat ini hanya sekadar meneruskan aspirasi, sebagaimana surat-surat penerusan aspirasi lainnya.

Jika dihubungkan dengan substansi pengaduannya itu sendiri, penundaan pemeriksaan oleh KPK dengan dalih menunggu proses pra-peradilan pernah memiliki yurisprudensi, jadi bukan hal baru dan mengada-ada.

Fadli menambahkan, dirinya merupakan salah satu pimpinan partai oposisi. Partai Gerindra sejak dulu selalu tegas menolak upaya pelemahan KPK. Jadi, dari kaca mata politik, isu tentang pelemahan KPK ini sebenarnya adalah panggung politik yang bagus buat Partai Gerindra.  

"Oleh karena itu tidak mungkin saya begitu bodohnya merusak panggung itu melalui sebuah surat yang isinya ingin mengintervensi proses hukum di KPK. Saya tidak mungkin melakukan hal bodoh semacam itu," kata Fadli.

(Mahendra Bungalan /SMNetwork /CN41 )