image

TANYA PELAYANAN: Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi bertanya kepada salah satu pasien yang dirawat di RSUD Kajen soal pelayanan rumah sakit tersebut. (Foto: suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

14 September 2017 | 17:00 WIB | Suara Pantura

Rumah Sakit di Seluruh Kabupaten Pekalongan Dilarang Tolak Warga Miskin

KAJEN, suaramerdeka.com- Bupati Pekalongan Asip Kholbihi meminta kepada pengelola rumah sakit baik swasta maupun negeri yang ada di Kabupaten/Kota Pekalongan untuk menangani dulu, apabila ada pasien ibu hamil tidak mampu berkartu tanda penduduk Kabupaten Pekalongan.

"Saya titip apabila ada ibu hamil warga miskin ber-KTP Kabupaten Pekalongan masuk rumah sakit, yang paling penting di tolong dulu. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema emergencynya," kata di di hadapan jajaran manajemen rumah sakit swasta dan negeri yang ada di Kabupaten Pekalongan/Kota Pekalongan, pada sebuah acara di RSUD Kajen, baru-baru ini.

Guna menunjang pelayanan itu, kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, telah melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Pekalongan dan rumah sakit negeri di Kota Pekalongan. Langkah demikian diambil guna menekan angka kematian ibu hamil dan anak baru lahir di Kota Santri.

"Sampai September ini, sudah ada sembilan orang ibu hamil meninggal dunia. Ini masih terlalu banyak, saya minta angkanya ditekan lagi," tandas dia.

Alasan lain pemerintah membuka kerja sama dengan Rumah sakit swasta kaitannya dengan pelayanan kesehatan untuk warga miskin.

"Ketika sakit, sudah berpikir untuk membayarnya pakai apa? Padahal fisiknya sedang sakit. Untuk itu saya minta mereka dilayani dengan baik. Soal administrasi pemkab siap menanggung," tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kajen, Dwi Arie Gunawan menandaskan, di rumah sakitnya sudah menerapkan standar prosedur dalam penanganan pasien. Menurutnya, apabila terdapat pasien yang sifatnya emergency (darurat), haram bagi petugas untuk menolaknya.

"Yang paling penting dilayani dulu sesuai prosedur penanganan pasien yang sifatnya darurat. Mereka tidak boleh ditolak, ditangani dulu, soal administrasi menyusul," kata dia. 

(Agus Setiawan /SMNetwork /CN41 )