image

Foto: Historia

04 Oktober 2017 | 16:04 WIB | Kronik

Pemerintahan Daendels di Hindia Belanda

  • Indonesia di Masa Kolonial (2)

Daendels menjalankan pemerintahannya di Hindia Belanda dengan membawa misi yang sama seperti Hogendorp yakni memberantas sistem feodal yang diperkuat oleh VOC (Kartodirdjo, Sartono, 1992: 291). Daendels memimpin Hindia Belanda ketika situasi di daratan Eropa tengah bergejolak yakni dengan berlangsungnya Revolusi Perancis dan Perang Napoleon (Belanda diduduki Perancis dari tahun 1795-1810); pemerintahan boneka Belanda (Lodewijk Napoleon); dan pelarian Raja Willem V ke Inggris.

Misi utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Ia membuat dua kebijakan yakni kebijakan politik dan kebijakan pertahanan. Dalam kebijakan politik ia menghapuskan feodalisme atau membawa Hindia Belanda ke arah pemerintahan modern, para wali Raja digadang untuk duduk dalam birokrasi kolonial, pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, pendirian lembaga pengadilan, dan menyederhanakan upacara tradisional.

Sementara itu dalam kebijakan pertahanan Daendels mengungkapkan gagasannya mengenai pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan dan membangun pangkalan kapal serta benteng pertahanan. Khusus mengenai pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan, Dandels nampaknya masih menjalankan sistem tradisional yaitu pengerahan tenaga rakyat atau wajib kerja (verplichte diensten) dan wajib penyerahan (Kartodirdjo, Sartono, 1992: 292).

Daendels juga menggagas kritikannya terhadap organisasi dan praktek peradilan Batavia melalui karya apologetiknya,Staatder Belandasche Oost Indische Bezittingen, yang mengungkapkan lemahnya peradilan yang tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk, dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tidak tertahankan. Hal ini kemudian mendorong Daendels untuk melakukan reorganisasi menyeluruh terhadap peradilan (Vlekke, H.M. Bernard, 2010: 277).

Pada 1810 Napoleon Bonaparte menurunkan saudaranya Louis, Raja Belanda, dan memasukkan Belanda ke dalam imperium Perancis. Daendels mengibarkan bendera Perancis di Batavia, sekaligus menandakan perampasan Belanda oleh Perancis (Vlekke, H.M. Bernard, 2010: 284).

Segera sesudahnya, Napoleon memutuskan memanggil pulang Daendels pada 1811. Keputusan ini diambil karena perekonomian yang buruk, dukungan yang rendah dari kaum pribumi dan pertahanan yang melemah. Di lain sisi, sebenarnya pemanggilan Daendels untuk kembali ke negara asalnya adalah disebabkan oleh penyalahgunaan semangat Revolusi Perancis (pembebasan tenaga paksa).

Dengan dipangilnya Daendels maka Janssens sebagai pengganti Daendels tampil sebagai pemimpin Hindia Belanda. Akan tetapi Janssens tidak mampu mempertahankan Jawa dari serangan mendadak pasukan Inggris. Konsekuensinya maka disepakatilah Perjanjian Tuntang tahun 1811 yang berisi:

1. Belanda harus membayar anggaran perang

2. Jawa, Madura dan pulau-pulau lainnya dipindahtangankan kepada Inggris.

(bersambung ke Raffles)

(Fadhil Nugroho Adi /SMNetwork /CN41 )