image

Dirk van Hogendorp (Foto: gw.geneanet.org)

27 September 2017 | 16:53 WIB | Kronik

Transisi Dari VOC ke Pemerintah Kolonial Belanda

  • Indonesia di Masa Kolonial (1)

JATUHNYA kekuasaan VOC pada 31 Desember 1799 membawa dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Hal ini disebabkan perubahan struktur pemerintahannya yang secara seketika menjadi negara jajahan kolonial Belanda. Akan tetapi perubahan model pemerintahan ini tidak serta merta membawa tanggung jawab baru bagi Indonesia. Hal ini disebabkan VOC meninggalkan utang sejumlah 134 juta gulden (Vlekke, 2010: 268) serta beberapa asetnya di Batavia, Priangan, Pantura, Ujung Timur, Madura, Palembang, Padang, Pontianak, Minahasa, Malaka, Maluku, dan wilayah lain di luar Indonesia. Implikasi panjang dari “warisan” VOC tersebut adalah keharusan merumuskan kebijakan kolonial dan membawa administrasi kolonial yang sejalan dengan prinsip-prinsip sebagaimana diterapkan di negeri Belanda (Vlekke, 2010: 268). Dalam kata lain Indonesia kemudian difungsikan sebagai sayap (negara) Barat.

Awal Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada awal pemerintahan kolonial Belanda terjadi perdebatan antara kaum konservatif dengan kaum liberal mengenai perdagangan bebas dan monopoli, begitu pula antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. Disini kaum liberal menyatakan bahwa keterbelakangan rakyat disebabkan oleh sistem feodal yang mematikan produktivitas atau hasrat dari rakyat itu sendiri (Kartodirdjo, 1992: 290). Selain kemunculan perbedaan paham, timbul pula modernisasi sistem yang dibawa oleh Dirk Van Hogendorp, Daendels dan Raffles:

Dirk Van Hogendorp (1800-1801)

Belanda sebagai induk dari kelompok negara-negara jajahan memiliki perpanjangan tangan melalui lembaga dagangnya, VOC, yang memiliki perbedaan visi dengan Dirk Van Hogendorp sendiri. Dalam hal ini VOC lebih menekankan pada kejahatan dan pengeksploitasian penduduk pribumi untuk mengelola negara jajahan, tetapi Dirk Van Hogendorp justru menginginkan adanya perlakuan baik terhadap para pribumi. Hogendorp mengajukan gagasan mengenai penghapusan tenaga paksa, hak kepemilikan dan penggunaan tanah, serta menurangi kewenangan wali Raja dalam hal gaji. Keseriusan Hogendorp dalam menyampaikan gagasannya terlihat melalui karyanya yang berjudulBerigt, terbit pada tahun 1799 (Vlekke, 2010: 269).

Ia mengusulkan untuk menghapus semua penyerahan paksa dan tanam paksa tanaman ekspordan menggantikan sumber penghasilan pemerintah ini dengan pajak kepala yang diberlakukan atas semua penduduk Jawa. Ia juga mengusulkan penghapusan kepemilikan komunal atas tanah sawah dan memperkenalkan kepemilikan pribadi atas tanah di kalangan orang Jawa (Vlekke, 2010: 270). Selanjutnya liberalisme Inggris di Hindia menjadi faktor ketidakberhasilan gagasan-gagasan Hogendorp tersebut yakni dengan munculnya feodalisme, kekurangan tanah berhukum resmi dan kondisi alam yang kurang mendukung.(bersambung ke Daendels)

(Fadhil Nugroho Adi /SMNetwork /CN41 )