logo SUARA MERDEKA
Line
Minggu, 10 Februari 2008 NASIONAL
Line

SPS: Hapus PPN Surat Kabar

SEMARANG- Dalam dua dasawarsa terakhir, media cetak mengalami tantangan begitu besar. Oplah harus meningkat, sedang biaya produksi khususnya biaya kertas dan bahan baku cetak terus membumbung.

Oplah surat kabar sendiri sekarang relatif rendah, sehingga upaya ekspansi untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat mengalami stagnasi.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan dan produksi koran, jelas memberatkan penerbit dalam mengembangkan jumlah oplah.

"Karena itu pemerintah harus segera menghapus pajak yang dikenakan kepada surat kabar, jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin memajukan bangsa," kata Ketua Harian Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat, M Ridlo 'Eisy, dalam peluncuran kampanye pembebasan PPN bagi ilmu pengetahuan, di ruang Meliawan Patra Convention Hotel, Sabtu (9/2).

Dalam kegiatan yang masih satu rangkaian dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2008 tersebut, hadir pula CEO Kelompok Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo.

Ridlo mengatakan, untuk mendorong minat dan budaya baca serta menyediakan sumber pengetahuan yang terjangkau warganya, pemerintah India punya kebijakan untuk tidak menarik pajak dari kertas. Akibatnya buku-buku di India memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau. ''Melalui investasi pendidikan ini, India jadi salah satu raksasa baru ekonomi dunia," tuturnya

Ridlo menegaskan, SPS pusat tak sekadar meminta pembebasan PPN, tapi juga dalam praktik pemungutan PPN atas penjualan surat kabar harian yang nyata-nyata menyalahi peraturan perundangan. "Tidak ada nilai tambah dalam penjualan koran harian, karena sebenarnya koran harian selalu dijual di bawah ongkos produksi atau harga pokok produksi," ujarnya.

Agung Adiprasetyo mengatakan, jika PPN penjualan koran yang diterima masyarakat dibebaskan oleh pemerintah, justru akan memperberat biaya produksi koran. "Kalau PPN penjualan dihapus, harusnya PPN untuk biaya kertas, tinta, dan lain-lain yang terkait dengan produksi juga harus dihilangkan. Kalau tidak, pengusaha surat kabar bisa menjerit," paparnya.

Ia mencontohkan, sebuah surat kabar dijual Rp 1.000 dengan diskon agen sebesar Rp 350, maka uang yang diterima penerbit adalah Rp 650, dan PPN penjualannya sebesar Rp 65. Jika koran terbit 16 halaman, maka biaya proses cetak sebesar Rp 640, dengan PPN produksi sebesar Rp 64.

"Bila PPN penjualan dihapus, maka biaya kompensasi antara PPN penjualan dan produksi yang selama ini ditanggung penerbit sebesar Rp 1 akan hilang, dan berganti jadi Rp 64. Otomatis harga pokok langsung naik jadi Rp 64. Jika produksi 24 halaman, maka harga pokok menjadi Rp 960," jelasnya.

Nah, seandainya insentif pajak berupa pembebasan PPN bagi surat kabar terwujud, bukan tak mungkin bangsa jadi lebih cerdas, karena aksesibilitas informasi melalui media cetak semakin luas.(J8,H37-60)


Berita Utama | Bincang - Bincang | Semarang | Karikatur | Olahraga
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA